Ketua ULMWP Benny Wenda: Perjuangan Orang Papua Sama Dengan Perjuangan Orang Palestina
JUBI.CO.ID | 01/10/2020 13:20
Ketua ULMWP Benny Wenda: Perjuangan Orang Papua Sama Dengan Perjuangan Orang Palestina

Jayapura, Jubi – Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Benny Wenda menyoroti pidato Presiden Joko Widodo dalam dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Wenda menyebut Presiden Joko Widodo berani berbicara soal Papua, namun tidak pernah mau melihat persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Hal itu dinyatakan Benny Wenda dalam keterangan pers tertulisnya pada Selasa (29/9/2020). “Presiden Joko Widodo berbicara soal nasib orang Palestina dalam Sidang Umum PBB. Perjuangan orang Papua sama dengan perjuangan orang Palestina, tetapi Presiden Joko Widodo menolak melihat hal itu. Jokowi mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak bicara apapun tentang penindasan di Papua,” kata Wenda.

Wenda juga mengkritisi pernyataan Jokowi tentang multilateralisme. “Dia bicara multilateralisme, tetapi tidak mau mendengarkan seruan 18 negara Kepulauan Pasifik dan 79 negara anggota Afrika Karibia dan Pasifik terkait Papua,” kata Wenda.

Wenda menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas yang membawa masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua ke Sidang Umum PBB. Di depan 193 negara anggota PBB, Tabimasmas menuntut pemerintah Indonesia bertindak secara adil dan menjunjung tinggi HAM dalam menyelesaikan kerusuhan di Papua.

“Mewakili ULMWP, saya menyampaikan terima kasih atas keberanian Pemerintah Vanuatu yang konsisten dan berani untuk berbicara tentang perjuangan kami. Setiap tahun, Anda telah menyampaikan kebenaran di PBB, sementara Indonesia menyampaikan kebohongan kepada komunitas internasional. Bahkan dalam situasi krisis global, Anda berdiri kukuh untuk demokrasi, hak asasi manusia, dan kebenaran,” demikian pernyataan Wenda dalam siaran persnya.

Wenda mengingatkan kepada seluruh anggota PBB, bahwa krisis dan pelanggaran HAM di Papua terus berlanjut. Bahkan, setelah Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas berbicara dalam Sidang Umum PBB, aparat keamanan membubarkan unjuk rasa damai mahasiswa di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura pada Senin (28/9/2020), dengan melepas tembakan dan memukul sejumlah mahasiswa yang menolak Otonomi Khusus Papua.

Wenda kembali mengingatkan komunitas internasional tentang kasus tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan prajurit TNI kepada para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019. Ia juga menyinggung kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani meninggal di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 19 September 2020 lalu. Penembakan di Kabupaten Intan Jaya telah membuat para warga mengungsi, sementara puluhan ribu warga Kabupaten Nduga juga masih mengungsi sejak aparat keamaman menggelar operasi di sana.

“Warga di Papua menolak rencana Jakarta memberlakukan Otonomi Khusus palsu. Otonomi Khusus selama 20 tahun tetap membuat kami kehilangan tanah dan hutan kami. Otonomi Khusus tetap membuat pendeta dibunuh. Kehadiran militer Indonesia di Papua justru berlipat dalam dua tahun terakhir. Saat menjawab seruan Vanuatu di Sidang Umum PBB, Indonesia menyatakan tidak ada pelanggaran HAM di Papua. Namun kebohongan mereka terbongkar dalam hitungan hari,” kata Wenda.

Wenda menegaskan masalah Papua bukan lagi masalah domestik. “Kekerasan dan genosida di Papua telah menjadi isu internasional, dan tidak akan berhenti [menjadi isu internasional]. Berapapun orang Papua yang dipukul, dibunuh, dan dipenjarakan, kami tetap akan berjuang, hingga kami memenangkan referendum untuk kemerdekaan Papua. Situasi darurat di Papua terus berlanjut, dan dunia harus melihatnya dengan serius,” kata Wenda.(*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT