289 Pelajar di Papua Positif Covid-19, Kepala Dinas Pendidikan: Tidak Tertular di Sekolah
JUBI.CO.ID | 14/08/2020 10:30
289 Pelajar di Papua Positif Covid-19, Kepala Dinas Pendidikan: Tidak Tertular di Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua, Christian Sohilait. - Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua, Christian Sohilait mengatakan kasus 289 anak usia sekolah yang tertular virus korona bukan disebabkan kegiatan belajar mengajar secara bertapap muka di sekolah. Hal itu dinyatakan Sohilait di Kota Jayapura, Kamis (13/8/2020).

“Saya pastikan proses penularan [virus korona pada anak] di usia 0-19 tahun tidak terjadi di sekolah. Sejak 17 Maret 2020, Pemerintah Provinsi Papua telah menginstruksikan proses belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing. Bisa saja penularan mereka dari pihak lain,” kata Sohilait.

Sohilait menyatakan data Dinas Kesehatan Papua tentang keberadaan 289 anak usia sekolah yang terinfeksi korona merupakan data akulasi kasus sejak Maret hingga Agustus 2020.

“Data yang kami terima dari Dinas Kesehatan Papua, 289 orang anak itu berusia 0 sampai kurang dari 19 tahun. [Kasus sebanyak] 289 itu data kumulatif sejak Maret hingga Agustus 2020. Saat itu, sekolah sudah diliburkan,” tegas Sohilait.

Sohilait menyatakan pihaknya belum memiliki data rinci tentang anak usia sekolah yang terinfeksi virus korona. Ia menyatakan akan segera mengumpulkan data itu, dan berkomunikasi dengan pihak sekolah dan para guru untuk pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi.

Secara terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Papua, dr Silwanus Soemoele SpOG (K) pada Kamis menyampaikan pihaknya terus memantau kegiatan belajar mengajar secara bertatap muka di sejumlah kabupaten yang memberlakukan kenormalan baru. Ia menegaskan, proses belajar mengajar secara bertatap muka pada masa pandemi Covid-19 harus mengutamakan keselamatan anak didik.

Seluruh para pengambil kebijakan yang memutuskan untuk membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah dibuka lagi harus memantau indikator-indikator pandemi Covid-19, baik dari aspek pelayanan kesehatan, baik dari aspek epidemiologi, aspek surveilans dan perawatan.

“Keputusan apakah kita bisa melakukan pembukaan sekolah atau tidak, dibutuhkan keterlibatan orang tua murid, dan komite sekolah,” kata Soemoele.

Ia menuturkan pengalaman Kabupaten Merauke yang sempat mengambil kebijakan sekolah dengan tatap muka pada awal Juli lalu. Namun dalam perjalanannya ditemukan kasus yang positif. Tim gugus tugas Covid-19 Kabupaten Merauke mengambil langkah cepat untuk kembali menutup sekolah.

“Itu langkah yang cerdas, langkah yang bijak dan taktis dalam memutus mata rantai penularan. Langkah itu kiranya juga menjadi pertimbangan bagi 29 pemerintah kabupaten/kota ketika memutuskan untuk memulai proses belajar mengajar [di sekolah],” katanya.(*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT