Erick Thohir Segera Dipanggil Pengadilan Negeri Manokwari, Kasus Apa?
JUBI.CO.ID | 07/07/2020 14:25
Erick Thohir Segera Dipanggil Pengadilan Negeri Manokwari, Kasus Apa?
Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri pertemuan bersama pada duta besar di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

Manokwari, Jubi – Pengadilan Negeri Manokwari segera melayangkan surat panggilan kedua kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erik Tohir untuk menghadiri persidangan. Tohir menjadi tergugat I dalam perkara dugaan pencemaran minyak oleh PT Pertamina Fuel Manokwari.

“Kami akan memanggil lagi pihak tergugat I pada kesempatan kedua. Itu untuk persidangan pada pekan depan,” kata Ketua Majelis Hakim Sonny AB Loemoery, saat sidang perdana, Senin (6/7/2020).

Majelis Hakim juga memerintahkan tim pengacara negara dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat mengoreksi kembali redaksional surat kuasa khusus. Itu karena mereka tidak mencantumkan secara lengkap para pihak pemberi kuasa.

"Surat kuasa hanya menyebut PT Pertamina sebagai pemberi kuasa padahal ada empat tergugat (dalam perkara tersebut). Para Pengacara negara (dari Kejaksaan Negeri Papua Barat) juga harus menyertakan kartu kepegawaian dalam surat kuasa saat sidang berikutnya,” kata Loemoery, yang juga Ketua Pengadilan Negeri Manokwari.

Tim Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Papua Barat Apris L mengatakan mereka merupakan penerima kuasa dari tiga tergugat sekaligus. Para tergugat itu ialah PT Pertamina, Pertamina region Papua-Maluku dan Pertamina Fuel Manokwari.

Pertamina adalah satu kesatuan (satu institusi/entitas). Jadi kami diberi kuasa khusus untuk mewakili Tergugat II, III dan IV (di persidangan),” kata Apris.

Gugatan terhadap Menteri BUMN dan Pertamina diajukan oleh 20 keluarga di Kelurahan Sanggeng, Manokwari. Mereka menuntut para tergugat bertanggung jawab atas pencemaran sumur air mereka yang diduga akibat kebocoran tanki minyak milik PT Pertamina Fuel Manokwari. Para pemilik sumur menggugat pihak tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun.

“Kami berharap tim pengacara negara melaksanakan perintah majelis hakim. Klien kami menggugat Menteri BUMN, PT Pertamina Persero, Pertamina Region Papua-Maluku dan PT Pertamina Fuel Manokwari sehingga surat kuasa tidak boleh dijadikan satu,” kata juribicara tim advokasi warga Yan Christian Warinussy. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT