Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum, Hakim Putuskan Pemerintah Bersalah
JUBI.CO.ID | 03/06/2020 15:29
Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum, Hakim Putuskan Pemerintah Bersalah

Pontianak, Jubi – Gugatan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara/SAFENet dan Aliansi Jurnalis Independen ( AJI ) Indonesia terhadap Presiden Republik Indonesia dan Menkominfo akhirnya dimenangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sidang terbuka yang dilakukan secara daring yang diketuai oleh Hakim Ketua Nelvy Christin menyatakan, tindakan pemerintah melakukan pemutusan akses Internet di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 adalah perbuatan melawan hukum.

“Menyatakan bahwa tergugat 1 (Menkominfo) dan tergugat 2 (Presiden RI) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindakan melakukan internet shutdown di Papua dan Papua Barat pada 2019,” ujarnya saat membacakan amar putusan, Rabu (3/6/2020).

Hakim pun mengabulkan gugatan para penggugat, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara/SAFENet dan menolak eksepsi (sanggahan) dari para tergugat 1 dan 2 yakni Menkominfo dan Presiden RI.

Hakim menyebutkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya; Pertama, tindakan pemerintah yang melakukan perlambatan akses bandwith internet di beberapa wilayah provinsi Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019 pada pukul 13.00 WIT sampai 20.30 WIT.

Kedua, tindakan pemerintah melakukan pemblokiran internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Papua Barat dari 19 Agustus 4 September 2019. Ketiga, tindakan pemerintah yang memperpanjang pemblokiran internet di empat Kabupaten di wilayah Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan dua Kabupaten di wilayah Papua Barat yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong pada 4 September pukul 23.00 WIT sampai 9 September 2019 pada pukul 20.00 WIT. “Itu adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan,” tegasnya.

Selain itu, majelis hakim juga menghukum Menkominfo dan Presiden Jokowi untuk membayar biaya perkara secara tunai sebesar Rp457 ribu.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura yang juga Pemred Cenderawasih Pos, Lucky Ireeuw terharu dan sangat senang mendengar putusan majelis hakim yang memenangkan gugatan AJI dan SAFENet ini.

“Kita mengalami langsung di lapangan terutama kita di Cepos cetak. Jadi waktu saya sebagai saksi ditanya hakim, saya beberkan semua kerugian kita akibat tindakan memutus internet di Papua dan Papua Barat waktu itu. Saya senang dan terharu sekali mendengar berita ini, bahwa gugatan kami dijawab dan dimenangkan hakim,” katanya saat dihubungi Jubi, Rabu (3/6/2020).

Lucky mengatakan, saat sidang di PTUN Jakarta itu, ia bersama Direktur Jubi Victor Mambor memang menyampaikan sejumlah fakta kesulitan yang dihadapi wartawan/jurnalis saat meliput kerusuhan.

“Kita ditanya hakim kerugian apa yg dihadapi. Dengan terputusnya komunikasi semua kena dampak. Dulu kalau wartawan tidak bisa sampai di kantor, seharusnya bisa bikin berita dan kirim kalo ada internet. Namun tak bisa terbit karena internet diputus waktu itu.Hal itu yang saya utarakan waktu menjadi saksi di sana,” kata dia.

Ireeuw mengatakan, di era teknologi informasi seperti ini, jaringan Internet dan keterbukaan informasi publik harus dijamin oleh negara.

“Tak ada alasan pemerintah memutuskan jaringan komunikasi dan internet. Jangan lagi coba-coba lakukan seperti ini (pemutusan) karena ini sama saja memutus akses masyarakat menerima informasi yang kami wartawan diamanahkan undang-undang pers sebagai corong publik,” katanya. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT