Tutup Akses Cegah Corona, Anggota DPR Minta Pemerintah Papua Abaikan Pemerintah Pusat
JUBI.CO.ID | 26/03/2020 09:20
Tutup Akses Cegah Corona, Anggota DPR Minta Pemerintah Papua Abaikan Pemerintah Pusat
Gubernur Papua Lukas Enembe saat menandatangani nota kesepakatan penanganan Covid-19 di Papua. – Jubi/Humas Gubernur

Makassar, Jubi – Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas menyatakan meski pemerintah pusat (Pempus) protes terhadap penutupan sementara akses orang masuk ke Bumi Cenderawasih, namun kebijakan tersebut mesti tetap dilaksanakan oleh Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Pernyataan itu dikatakan Yan Mandenas melalui aplikasi pesan singkat yang diterima Jubi, Rabu petang (25/3/2020).

“Pemerintah pusat silahkan protes, Papua tetap jalan sesuai Keputusan rapat Forkompimda,” kata Mandenas.

Menurutnya, keputusan para pengambil kebijakan di Papua menutup sementara akses orang masuk ke Papua melalui pelabuhan dan bandara, merupakan langkah terbaik untuk mencegah penyebaran Covid-19 meluas di Papua.

“Itu untuk melindungi rakyat Papua dari wabah Covid-19. Kami mendukung langkah dan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan minimnya alat kesehatan di Papua, dan keterbatasan tenaga medis,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu juga berpendapat, kebijakan tersebut tidak akan terlalu berdampak pada ketersediaan kebutuhan pokok di Papua. Penutupan akses hanya berlaku untuk pesawat udara dan kapal penumpang. Sementara kapal barang dan pesawat cargo, tetap dapat masuk ke Papua seperti biasa.

Kata Mandenas, jika pemerintah pusat membatasi pemerintah di Papua dalam pengambilan kebijakan demi kepentingan masyarakatnya, maka pemerintah pusat wajib menyiapkan alat kesehatan dan peralatan medis yang memadai, alat pelindung diri untuk tim medis, masker dan obat yang diperlukan untuk pasien Covid-19.

Dengan begitu, setidaknya ada jaminan hidup untuk masyarakat Papua.
Pascakeputusan penutupan akses sementara waktu ke Papua sehari sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan tidak setuju dengan kebijakan itu.

Dikutip dari berbagai media, Tito Karnavian dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan mengatakan, yang diperintahkan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 bukan penutupan arus transportasi suatu wilayah dengan wilayah lain, melainkan pembatasan.

“Yang diperintahkan pemerintah pusat itu pembatasan atau pelarangan berkumpul dalam jumlah banyak untuk berbagai kegiatan,” kata Tito. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT