Peristiwa Paniai Berdarah, Komnas HAM Sebut sebagai Pelanggaran HAM Berat
JUBI.CO.ID | 18/02/2020 16:07
Peristiwa Paniai Berdarah, Komnas HAM Sebut sebagai Pelanggaran HAM Berat

Jayapura, Jubi – Pada 3 Februari 2020 Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM RI telah memutuskan peristiwa Paniai 7 – 8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Keputusan paripurna khusus ini berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai yang bekerja berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tim bekerja selama 5 (lima) tahun, dari Tahun 2015 hingga 2020.

“Setelah melakukan pembahasan mendalam di sidang paripurna peristiwa Paniai pada 7 – 8 desember 2014, secara aklamasi kami putuskan sebagai peristiwa pelanggaran berat HAM,” kata Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, Senin (18/2/2020).

Peristiwa Paniai pada tanggal 7-8 Desember 2014 terjadi peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan 4 (empat) orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk sedangkan 21 (dua puluh satu) orang lain mengalami luka penganiayaan. Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut.

Choirul Anam Ketua Tim ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai menyebutkna peristiwa Paniai tanggal 7 – 8 Desember 2014 memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan elemen of crimes adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan.

“Unsur sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi,” kata Anam.

Tim telah melakukan kerja penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan para saksi sebanyak 26 orang, meninjau dan memeriksa TKP di Enarotali Kabupaten Paniai, pemeriksaan berbagai dokumen, diskusi ahli dan berbagai informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa pada tanggal 7 – 8 Desember 2014 tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut disimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/ Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

 

Tim penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perbantuan TNI-Polri.

Disamping hal-hal di atas, Tim juga menemukan adanya indikasi obstruction of juctice dalam proses penanganan pasca peristiwa. Obstruction of justice dalam proses penanganan ini mengakibatkan kaburnya fakta peritiwa dan memperlambat proses penegakan hukum.

Munafrizal Manan anggota Tim menyatakan obstruction of justice penting untuk tetap disebutkan sebagi fakta walau tidak harus dikaitkan dengan adanya sistematis atau meluas. Ini bertujuan agar mendapat perhatian oleh penegak hukum untuk bekerja profesional dan menegakkan keadilan, bukan yang lain.

Berkas penyelidikan telah dikirim kepada Jaksa Agung/ Penyidik pada tanggal 11 Februari 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM berharap kasus ini segera dapat berproses ke Pengadilan.

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT