Kalapas Serui Dipanggil KPK, Jadi Saksi Dugaan Suap Izin Keluar Lapas Sukamiskin Bandung
JUBI.CO.ID | 17/01/2020 15:50
Kalapas Serui Dipanggil KPK, Jadi Saksi Dugaan Suap Izin Keluar Lapas Sukamiskin Bandung

Jakarta, Jumat – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat (17/1/2020) memanggil dua kepala lembaga pemasyarakaran atau Kalapas untuk diperiksa. Kalapas Kelas IIB Serui, Papua, Djoko Sunarno dan seorang Kalapas lainnya diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap dalam pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung.

Kalapas Serui Djoko Sunarno dan Kalapas Kelas IIB Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Noveri Budisantoso akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersangka mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husein alias WH. “Keduanya akan diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Kelas I Sukamiskin,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat.

BACA: Ratusan Juta Dana Desa untuk Denda Adat Salah Siapa

KPK telah menetapkan lima tersangka kasus penyuapan dalam pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung. Kelima tersangka itu adalah Wahid Husein, Deddy Handoko alias DHA, Rahadian Azhar, Tubagus Chaeri Wardana alias TCW alias Wawan, dan Fuad Amin alias FA. Tersangka terakhir, Fuad Amin, telah meninggal saat penyidikan kasus itu berjalan.

Dalam perkara itu, tersangka Wahid Husein sebagai Kalapas Sukamiskin memiliki wewenang mengeluarkan izin tertulis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit dan mengeluarkan izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa (izin luar biasa) kepada warga binaan.

Salah satu warga binaan LP Sukamiskin diduga menyuap Wahid dengan mobil jeep Toyota Landcruiser Hardtop tahun 1981 warna hitam dengan nomor polisi F-68-UP. Pada Maret 2018, mobil dan BPKB mobil itu diberikan kepada Wahid, dan sejak itu Wahid memakai mobil itu sebagai kendaraan sehari-hari.

 

Pada Mei 2018, Wahid memohon proses balik nama mobil itu, dan memakai nama nama salah satu pembantu di rumah mertua Wahid sebagai nama pemilik mobil yang baru. Sekitar Juli 2018, proses balik nama atas mobil itu selesai. Nomor polisi mobil itu berubah dari semula F-68-UP menjadi D-1252-OY. Wahid terus menguasai mobil itu, namun tidak melaporkan penerimaan gratifikasi mobil itu.(*)


BERITA TERKAIT