KPK Sebut Tak Akan Bentuk Tim Khusus Lacak Kader PDIP Harun Masiku Penyuap Komisioner KPU
JUBI.CO.ID | 17/01/2020 15:40
KPK Sebut Tak Akan  Bentuk Tim Khusus Lacak Kader PDIP Harun Masiku Penyuap Komisioner KPU

Jakarta, Jumat – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak akan membentuk tim khusus untuk melacak dan menangkap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Harun Masiku alias HAR. KPK memilih berkoordinasi dengan Polri untuk mencari tahu keberadaan tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019—2024 itu.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan KPK tidak akan membentuk tim khusus untuk melacak keberadaan Harun Masiku. “Terkait dengan [tim] itu, penyidik merupakan tim. Tim dari satuan tugas penyidik. Jadi, kami tidak akan bentuk itu. Tim penyidik yang kemudian langsung bekerja untuk mencari dengan bantuan Polri, untuk mencari dan menangkap keberadaan dari HAR,” ucap Ali Fikri di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

BACA: Jadi Saksi Suap Kalapas Serui Dipanggil KPK

Berbagai keganjilan mencuat dalam “perburuan” kader PDIP itu. Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat Harun telah keluar Indonesia menuju Singapura pada hari Senin (6/1/2020) melalui Bandara Soekarno-Hatta. Data Ditjen Imigrasi menyebut Harun belum pulang.

Akan tetapi Koran Tempo edisi Kamis, 16 Januari 2020 melansir bahwa Harun telah pulang ke Indonesia memakai pesawat Batik Air nomor penerbangan ID 7156, dan tiba di Jakarta pada Selasa (7/1/2020) sore. Informasi yang dipublikasikan Koran Tempo itu memunculkan banyak pertanyaan terkait lenyapnya kader PDIP itu.

Kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI itu merupakan salah satu kasus besar yang ditangani  KPK pasca pemberlakuan  UU KPK yang baru, karena memunculkan spekulasi yang melibatkan nama partai politik besar dan sejumlah politisinya. Sepekan sudah berlalu sejak Harun Masiku diumumkan sebagai tersangka kasus suap itu pada Kamis (9/1/2020), namun KPK belum juga menangkap Harun.

 

Terkait pemberitaan Koran Tempo itu, Ali Fikri menyatakan KPK tetap berpegang kepada informasi resmi Ditjen Imgrasi. “Informasi [bahwa] yang bersangkutan ada di dalam negeri merupakan info yang sangat berharga bagi kami. Kami untuk sementara ini tetap berpedoman pada keterangan Imigrasi yang menyatakan [Harun] ada di luar negeri dan belum ada catatan yang bersangkutan telah kembali ke Indonesia,” ujar Ali Fikri.

Ali menyatakan KPK akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polri untuk melacak keberadan Harun. “Kami masih terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tim juga terus mencari keberadaan dari tersangka HAR. Sekali lagi [kami] mengimbau juga kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan,” kata Ali.

Ali menyatakan jika Harun terus bersembunyi, Harun justru dirugikan karena tidak menggunakan kesempatannya untuk menerangkan secara utuh perkara suap yang disangkakan kepadanya. Selain itu, Harun juga akan dipertimbangkan pengadilan sebagai orang yang tidak kooperatif menjalani pemeriksaan.

KPK pada hari Kamis pekan lalu, mengumumkan empat tersangka dugaan penyuapan dalam sengkarut penetapan calon terpilih anggota DPR RI periode 2019—2024. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu  Agustiani Tio Fridelina (ATF) ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Diduga, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun Masiku menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan I menggantikan calon terpilih Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu menerima Rp600 juta. Harun Masiku dan seorang lain bernama Saeful (SAE) ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.(*)

JUBI.CO.id


BERITA TERKAIT