Dalam Tempo Seminggu, Polisi Tangkap 112 Orang Papua Jelang Perayaan 1 Desember
JUBI.CO.ID | 06/12/2019 09:40
Dalam Tempo Seminggu, Polisi Tangkap 112 Orang Papua Jelang Perayaan 1 Desember
Satu dari empat mahasiswa yang diamankan polisi dari Gereja Gembala Baik, Abepura pada 1 Desember lalu – Dok. LBH Papua

Jayapura, Jubi – Sekitar 112 orang telah ditangkap di beberapa kota di Provinsi Papua dan Papua Barat menjelang tanggal 1 Desember 2019. Sebagian dari mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka makar oleh polisi karena merencanakan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Penangkapan pertama dialami oleh seorang aktivis muda Papua bernama Pilipus Robaha. Pilipus ditangkap di rumahnya pada tanggal 26 November 2019. Lima hari menjelang tanggal 1 Desember yang diperingati setiap tahunnya oleh orang Papua sebagai hari manifesto politik rakyat Papua.

BACA: Penegakan hak, manfaat hutan dan tanah masyarakat adat

Ia ditangkap dan kemudian diperiksa karena surat yang beredar di sosial media terkait [ajakan mengikuti] kegiatan perayaan ibadah untuk memperingati 1 Desember di Lapangan Trikora. Pilipus kemudian dilepaskan oleh esok harinya karena tidak ada bukti kuat keterkaitan Pilipus dengan surat yang beredar itu.

Sehari setelah penangkapan Pilipus, delapan orang ditangkap di Manokwari sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat, Brigjen Herry Rudolf Nahak mengatakan dari delapan orang ini polisi menyita 29 bendera Bintang Kejora berukuran besar, sejumlah poster dan pamflet, serta dua unit mobil.

“Saat diperiksa polisi delapan orang itu mengaku ikut-ikutan karena menerima selebaran ajakan berunjuk rasa di Lapangan Borasi, Manokwari pada Rabu pagi,” kata Kapolda.

Hingga Kamis (5/12/2019), delapan orang ini masih ditahan di Polresta Manokwari. Polisi mengatakan belum ada penetapan tersangka atas delapan orang ini. Namun menurut Yan Warinussy, Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka makar sedangkan satunya sebagai saksi.

Penangkapan berikutnya terjadi di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura. 34 orang ditangkap pada Sabtu (30/11/2019) malam. Polisi menyebutkan 34 orang ini ditangkap saat berjalan menuju Lapangan Trikora, Abepura untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di lapangan tersebut.

Polisi juga menuding mereka sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) wilayah Distrik Demta dan Kabupaten Sarmi setelah ditemukan kartu anggota TPNPB pada mereka.

“14 orang sudah kami lepaskan. 20 orang dijadikan tersangka. Enam orang di antaranya dijerat Undang-Undang Darurat terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan diduga melakukan kegiatan makar Pasal 106 dan Pasal 2 ayat (1) KUHP.” kata Kapolres Jayapura, AKBP. Victor Makbon.

Sedangkan 13 orang terjerat kasus makar pasal 106 KUHP dan seorang lagi tersangka makar serta penghasutan Pasal 106 dan Pasal 160 KUHP.

Pengacara dari Perkumpulan Advokat HAM Papua, Yohanis Mambrasar, SH mengakui jika 20 orang tersebut dikenai pasal makar.

“Benar 20 Orang ini semuanya ditetapkan sebagai tersangka Makar, Psl. 106 jo 87,110 jo 88 KUHP. Tujuh diantara selain dikenakan pasal makar juga dikenakan juga Pasal SAJAM, Psl. 106 jo 87,110 jo 88 KUHP, dan Psl 1 (2) UU Darurat 12/1951,” kata Karon.

Saat ini, menurut Mambrasar, PAHAM Papua sedang mempersiapkan surat kuasa hukum untuk 20 orang tersebut.

Pada hari Minggu pagi, 4 mahasiswa ditangkap dalam gereja Gembala Baik, Abepura. Keempatnya ditangkap saat ibadah sedang berlangsung. Keempat mahasiswa bernama Marvin Yobe, Desepianus Dumupa, Paul Halapok dan Devion Tekege ditangkap polisi karena membawa bendera Bintang Kejora saat beribadah selain merias tubuh mereka dengan gambar bercorak Bintang Kejora dan menggunakan koteka.

Desepianus Dumupa, salah satu dari empat mahasiswa yang ditangkap mengatakan tujuan mereka beribadah sambil membawa Bendera Bintang Kejora adalah untuk meminta kebebasan kepada Tuhan.

“Tujuan kami beribadah sambil membawa bendera adalah untuk minta pertolongan dari Allah, meminta kebebasan untuk kami bangsa Papua,” ujar Desepianus Dumupa, salah satu dari empat mahasiswa yang ditangkap itu.

 

Keempat mahasiswa ini dilepaskan setelah diperiksa hingga jam 01.00 Senin, dini hari. Pemeriksaan pertama kali dilakukan di Polsek Abepura. Selanjutnya, setelah polisi tidak menemukan barang bukti di kos-kosan empat mahasiswa ini, polisi membawa mereka ke Polresta Jayapura untuk melanjutkan pemeriksaan.

Senin pagi, Pastor James Kosay yang memimpin ibadah di Gereja Gembala Baik pada tanggal 1 Desember dipanggil polisi untuk diperiksa berkaitan dengan penangkapan 4 mahasiswa di gereja tersebut.

“Saat penangkapan ada sekitar 20 aparat dengan pakaian preman dan seragam memasuki gereja. Hal itu membuat umat yang sedang beribadah, panik,” kata Pastor James.

Satu hari sebelumnya, polisi juga memanggil Markus Haluk, Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk diperiksa berkaitan dengan Seruan Doa Bersama tanggal 1 Desember 2019. Haluk diperiksa selama 6 jam dengan 39 pertanyaan.

Penangkapan berikutnya terjadi di Fakfak, Minggu (1/12/2019) sekitar pukul 15.00 waktu setempat, Kepolisian Resort (Polres) Fakfak menangkap 54 orang di di Kampung Warpa, Kampung Pikpik dan Kampung Mambuni–Buni, Distrik Kayauni. 54 orang ini dituduh hendak mengibarkan bendera Bintang Kejora di rumah Bupati Fakfak. Selain itu polisi menyebutkan 54 orang ini adalah anggota TPNPB karena ditemukan kartu anggota TPNPB saat mereka ditangkap.

Kapolres Fakfak AKBP Ary Nyoto Setiawan mengatakan sempat terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora di Kampung Warpa Distrik Kayuni yang dilakukan 23 orang lengkap dengan senjata tajam. Saat ditangkap, menurut Kapolres, ditemukan uang sejumlah Rp88 juta lebih.

“Uang ini akan dikirimkan kepada pimpinan tertinggi mereka di Jayapura,” kata Kapolres.

Dari hasil pemeriksaan, polisi telah resmi menetapkan 23 orang sebagai tersangka.

“Karena mereka yang ingin turun ke Fakfak untuk kibarkan bendera bintang kejora di rumah dinas bupati fakfak,” kata Kasat Reskrim Polres Fakfak AKP Misbachul Munir, SIK.

Foto yang diduga sebagai foto penangkapan di Kampung Pikpik, Kabupaten Fakfak. Foto ini menjadi viral sejak tanggal 4 Desember – facebook

Penangkapan di Fakfak ini kemudian menuai kecaman masyarakat Papua. Sebab entah bagaimana, foto penangkapan di Kampung Pikpik muncul di media sosial. Dalam foto tersebut, sejumlah orang diikat dengan tali secara bersamaan lalu dibiarkan duduk di jalan dengan bertelanjang badan.

“Kata yang tepat untuk foto itu adalah perbudakan. Dan yang bisa melakukan itu adalah mereka yang mempraktikan kolonial. Itupun pernah mereka alami sebelum merdeka sehingga ada kecenderungan untuk mempraktikannya kepada kaum yang tertindas,” kata Filep Karma tentang foto penangkapan yang viral itu.

Pihak Polres Fakfak belum mengkonfirmasi apakah foto itu benar merupakan foto saat penangkapan di Pikpik atau bukan. Kasatreskrim Polres Fakfak tidak menjawab telepon maupun pesan WhatsApp untuk memverifikasi foto tersebut. Demikian juga dengan Polda Papua Barat. Namun sejumlah warga Fakfak membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto penangkapan warga kampung Pikpik tanggal 1 Desember lalu.

“Ini dorang (mereka) sudah yang ditangkap tanggal 1 (Desember). Pace (laki-laki) yang dada bulu putih itu sa (saya) pu (punya) teman kelas, Yance Hegemur,” kata seorang warga Fakfak melalui telepon saat dikonfirmasi tentang foto penangkapan tersebut.

Keyakinan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Domberai, Finsen Mayor.

“Ia. Itu (foto) kejadian 1 Desember di Fakfak. Mereka malam itu langsung diangkut ke Mapolres Fakfak,” kata Mayor.

Sejak Selasa (26/11/2019) hingga Rabu (4/12/2019) siang, tercatat 101 orang ditangkap dan diperiksa polisi berkaitan dengan tanggal 1 Desember. 82 orang masih ditahan di Fakfak, Manokwari dan Sentani. Selebihnya sudah dilepaskan. 27 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka makar, masing-masing 20 orang di Sentani dan 7 orang di Manokwari.

Penangkapan demi penangkapan setiap menjelang 1 Desember ini menurut Yan Warinussy, hanya memperburuk citra pemerintah Indonesia saja. Sebab Papua memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Pengakuan bahkan tersirat dalam amanat konsideran huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

BACA: Terduga teroris di Sentani selama ini berjualan es dan ayam geprek

“1 Desember semestinya dijadikan sebagai tonggak melakukan upaya konstruktif untuk meluruskan sejarah Papua oleh rakyat Papua sendiri dan negara, demi perdamaian,” kata Warinussy.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari itu menilai setiap gerakan sosial politik rakyat Papua yang mengusung aspirasi berbeda dengan negara ini semestinya direspons secara lunak dan diwadahi melalui dialog damai. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT