Tok! Ketua DPRD Jayapura Larang Anggota Dewan Bicara ke Media
JUBI.CO.ID | 29/11/2019 08:40
Tok! Ketua DPRD Jayapura Larang Anggota Dewan Bicara ke Media
Ilustrasi wartawan televisi. shutterstock.com

Sentani, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo melarang 24 anggotanya untuk berbicara kepada media massa. Larangan itu disampaikan Klemens Hamo kepada wartawan seusai ia memimpin Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Jayapura pada Senin (25/11/2019).

“Saya tegaskan disini, anggota saya tidak boleh berbicara di media lagi. Kita ada standar-standar dalam komunikasi,” ujar Klemens Hamo.

BACA: DPRD Kabupaten Jayapura akan kawal hasil musrenbang kampung

Menurutnya, ada program-program penting yang harus dikomunikasikan secara bersama. Hamo menyatakan informasi yang bisa dipublikasikan kepada masyarakat umum hanyalah kesepakatan bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Jayapura.

Hago meminta anggota DPRD Kabupaten Jayapura tidak menyampaikan opini pribadi mereka kepada publik. “Jangan mendikte orang. Saya juga mengajak rekan media untuk selalu bekerja sama dalam hal ini. [Pernyataan] yang tidak masuk akal jangan disampaikan [atau dipublikasikan] di media Saat ini masanya untuk kerja,” jelasnya.

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura mengaku sangat kaget mendengar Ketua Dewan menyampaikan larangan seperti itu. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Slamet menilai larangan itu tidak sesuai dengan zaman keterbukaan informasi.

“Ini zaman keterbukaan informasi, tidak ada hal yang harus ditutupi. Kami ini pelayan dan penyambung lidah masyarakat. Yang terpenting lagi, kursi yang saat [ini] kami duduki milik partai politik. Apa perintah partai harus dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Slamet saat ditemui di Sentani, Kamis (28/11/2019).

BACA: Keterwakilan OAP di DPRD se-Papua semakin merosot, bagaimana lima tahun lagi?

Senada dengan ini, Ketua Fraksi Komisi A, Hermes Felle menekankan DPRD adalah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, penyusunan anggaran, dan pengawasan. Ia pun mempertanyakan dasar larangan itu. “Kenapa saat awal pembahasan tata tertib dewan [larangan itu] tidak dimasukan sebagai salah satu item yang harus diperhatikan dan disepakati secara bersama?” tanyanya. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT