Majelis Rakyat Papua Temukan Tanah Ulayat Seluas 19 Ha Dijual ke Perusahaan Sawit
JUBI.CO.ID | 01/11/2019 09:00
Majelis Rakyat Papua Temukan Tanah Ulayat Seluas 19 Ha Dijual ke Perusahaan Sawit
Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua, Demas Tokoro. – Jubi/Benny Mawel

Jayapura, Jubi – Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua menyeru seluruh masyarakat adat di Papua untuk berhenti memperjual-belikan tanah ulayat mereka. Seruan itu disampaikan pasca kunjungan kerja Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua ke Nabire, Papua, pada Rabu 30 Oktober 2019.

Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (Pokja Adat MRP), Demas Tokoro menyatakan semakin banyak pemangku adat yang memperjual-belikan tanah ulayatnya. Tokoro menyebut langkah para pemangku adat itu membahayakan masa depan masyarakat adat di Papua.

BACA: Pengelolaan hutan harus bawa manfaat bagi OAP

“Sangat di sayangkan sikap para pemangku adat, yang berlomba – lomba menjual hak ulayatnya kepada orang lain. [Mereka menjual tanah ulayat] tanpa mempertimbangkan nasib anak cucu dikemudian hari,” ungkap Tokoro kepada jurnalis Jubi pada Kamis 31 Oktober 2019.

Demas Tokoro menyatakan pada Rabu Pokja Adat MRP melakuan kunjungan kerja ke Nabire. Dalam kunjungan kerja itu, para anggota Pokja Adat MRP mengunjungi perkebunan kelapa sawit PT NB seluas 19 ribu hektar. Kebun kelapa sawit itu berada di atas tanah ulayat yang telah dijual para pemangku adat Suku Yeresiam Guam.

“Pokja Adat MRP meninjau areal kelapa sawit seluas 19 ribu ha. [Itu adalah tanah ulayat] yang diserahkan pemilik hak ulayat kepada PT NB ,” ungkap Demas Tokoro.

Pokja Adat MRP berdialog dengan masyarakat adat Suku Yeresiam Guam yang mengeluh karena tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan kebun sawit itu. Masyarakat adat Suku Yeresiam Guam merasa perusahaan hanya mengambil keuntungan dari tanah ulayat Suku Yeresiam itu. “Masyarakat adat pemilik hak ulayat tidak pernah menerima kompensasi dari pihak perusahan tersebut,” kata Tokoro.

Tokoro menyangyangkan sikap para pemangku kepentingan, baik itu para tokoh masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan yang tidak memperhatikan dampak perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat adat tempatan. Tokoro mengkritik pemerintah daerah yang gagal memastikan masyarakat adat mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tanah ulayat maupun dampak perkebunan sawit itu.

Tokoro melihat apa yang dialami Suku Yeresiam Guam merupakan situasi yang selalu berulang dalam berbagai investasi di Papua. Akan tetapi, Tokoro juga mengkritik masyarakat adat tidak mau belajar dari berbagai konflik dan sengketa dalam berbagai kasus investasi di Papua. Tokoro meminta para pemangku hak ulayat menimbang nasib anak-cucu mereka sebelum melepaskan tanah ulayat kepada investor.

“Kita tidak sadar bahwa menjual hak ulayat kepada orang lain, berarti kita kehilangan hak atas tanah. Tanah tidak hilang, tapi hak atas tanah sudah diserahkan kepada orang lain secara sah. Itu berarti hak kita hilang. Bukan orang lain yang hilangkan, tetapi kitalah yang bernafsu menghilangkan hak itu,” ungkapnya.

Pokja Adat MRP meminta pemerintah jeli melihat semakin banyaknya konflik tanah ulayat di Papua. Tokoro mengingatkan, persoalan tanah adalah persoalan serius, karena tanah dianggap masyarakat adat Papua sebagaim mama yang menghidupi dan merawat kehidupan masyarakat adat Papua.

Tokoro menegaskan berbagai konflik tanah ulayat itu masalah serius. Ia meminta Gubernur Papua dan para bupati/wali kota duduk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membahas semakin maraknya konflik tanah ulayat.

“Saya yakin kalau [semua pihak] duduk sama-sama membahas [masalah itu], pasti akan menemukan jalan keluar bersama. Lakukan tindakan konkrit, [buat] upaya preventif untuk selamatkan tanah. Menyelamatkan tanah berarti menyelamatkan manusia Papua dengan hak atas tanahnya,”ungkapnya.

Ketua Dewan Adat Papua versi Konferensi Luar Biasa, Dominikus Surabut pelepasan tanah ulayat semakin marak terjadi dengan pola yang berulang. “Perusahaan dekati beberapa orang, kasih sedikit dan janji lebih, sehingga [mereka] tergoda untuk melepaskan [tanah ulayatnya],” kata Surabut kepada jurnalis Jubi.

BACA: Dishut Papua harap izin pengelolaan kayu bagi masyarakat adat bisa segera keluar

Surabut menyatakan dalam banyak kasus perusahaan swasta cenderung tidak menempati janjinya kepada masyarakat adat. Akan tetapi, masyarakat adat tidak bisa lagi menuntut perusahaan swasta, karena posisi tawarnya lemah, dan perusahaan didukung oleh keamanan yang kuat.

“Kami melihat hal itu sebagai proses perebutan [hak atas tanah] dan penjajahan. Masyarakat harus sadar dan selamatkan diri dan tanahnya,” ungkap Surabut.(*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT