Orang Papua Absen di Kabinet Jokowi, Majelis Rakyat Papua: Jabatan Menteri Tak Mengubah Nasib Papua
JUBI.CO.ID | 24/10/2019 09:10
Orang Papua Absen di Kabinet Jokowi, Majelis Rakyat Papua: Jabatan Menteri Tak Mengubah Nasib Papua
Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib. – Jubi/Roy Ratumakin

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua tidak mempersoalkan ada atau tidaknya orang Papua yang ditunjuk menjadi menteri dalam kabinet baru Presiden Joko Widodo. Keterwakilan orang asli Papua dalam kabinet dianggap tidak penting, karena tidak pernah berdampak positif bagi upaya penyelesaian masalah Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib menyatakan pengalaman membuktikan sejumlah orang Papua yang telah masuk Istana dan ditunjuk menjadi menteri tidak memperlihatkan kinerja yang membanggakan orang asli Papua. Mereka kerja biasa saja, hingga masa jabatan lima tahun habis, dan kembali ke Papua.

BACA: Puji pelantikan yang berjalan aman, MRP sayangkan pidato Presiden

“Mereka [yang] diangkat jadi menteri tidak membuat sesuatu yang menonjol dan sukses di bidang itu,” ungkapnya kepada jurnalis Jubi di Jayapura, Papua.

Murib mengatakan orang Papua menjadi menteri juga tidak ada gunanya, karena jabatan itu tidak mengubah Papua. Papua tetap menjadi Papua, dengan segudang masalahnya. Karena itu, MRP tidak peduli dan tidak mempersoalkan ada atau tidak adanya orang Papua dalam kabinet.

Menurut Murib, justru lebih penting untuk mengkritis ada atau tidaknya niat Jokowi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Terlebih, pelanggaran HAM di Papua dan masalah Papua tidak menjadi bahasan dalam pidato pertama Jokowi. “Presiden tidak menyinggung masalah HAM sama sekali,” ungkapnya.

BACA: Orang Papua butuh keseriusan penyelesaian masalah, bukan jabatan menteri

MRP mendesak presiden Jokowi memberikan jaminan bahwa kabinetnya tidak akan mengabaikan pemenuhan hak-hak korban dan orang asli Papua. “[Jika berkunjung] ke Papua, kunjungan pertama pada periode kedua Presiden Jokowi harus memberikan kepastian kepada orang asli Papua, [bahwa proses] pembangunan [tetap] menjamin hak asasi manusia, terutama dalam hal rasa aman. [Pemerintah jangan] mengutamakan pembangunan fisik dan mengabaikan manusia. Itu harus menjadi perhatian Presiden dan Wakil Presiden,” ungkapnya.(*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT