Majelis Rakyat Papua Barat: Pemerintah Jangan Munculkan Konflik Baru Sesama Orang Papua
JUBI.CO.ID | 16/09/2019 14:30
Majelis Rakyat Papua Barat: Pemerintah Jangan Munculkan Konflik Baru Sesama Orang Papua
Ketua MRPB, Maksi Nelson Ahoren (tengah) bersama dua wakilnya, Cyrilius Adopak (kiri) dan Maccleurita Kawab (kanan), saat memberikan keterangan pers terkait penolakan terhadap 61 tokoh dan aspirasi yang disampaikan kepada Presiden Jokowi di Jakarta. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Manokwari, Jubi – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua (OAP) menolak sepuluh  poin yang disampaikan oleh 61 orang yang mengatanamakan diri tokoh Papua kepada Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Ketua MRPB,  Maksi Nelson Ahoren dalam keterangan persnya kepada wartawan di Manokwari mengatakan, 61 tokoh tersebut bukan utusan Pemerintah Papua dan Papua Barat, apalagi mereka tidak direkomendasikan oleh MRP Papua dan Papua Barat sebagai representasi Orang Asli Papua (OAP).

BACA: Mangkraknya pembangunan puskesmas prototype Jagebob

Ia juga mempertanyakan siapa pemberi mandat kepada tokoh yang mengklaim diri mewakili Papua Barat itu.

“Awalnya, MRP Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat sudah komitmen melakukan satu pertemuan dengan libatkan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat. Pertemuan itu direncanakan sebagai langkah satukan presepsi dalam menjaring pendapat rakyat Papua sebelum lakukan dialog dengan Presiden Jokowi. Namun dalam perjalanan, pertemuan yang semula direncakakan itu belum sempat dilakukan tetapi sudah ada tim 61 yang mendahului kami bahkan mengatasnamakan rakyat Papua,” ujar Ahoren.

Dikatakan Ahoren, aktor dibalik pemilihan perwakilan itu juga belum menyampaikan alasan dipilihnya 61 orang tersebut.

Ahoren berharap, Pemerintah RI melaLui Menkopolhukam untuk bijaksana menyikapi kondisi di tanah Papua. MRPB mempertanyakan apa alasan pemerintah tak melibatkan MRP sebagai lembaga kultur OAP untuk berdialog dengan Presiden Jokowi.

“Demonstrasi yang dilakukan secara beruntun di Papua dan Papua Barat, awalnya menentang rasisme dan diskriminasi, lalu berujung pada tuntutan pelurusan sejarah dan penyelesaian pelanggaran HAM yang belum ada titik terangnya. Semua itu akan disampaikan kepada Jakarta melalui dialog dengan intervensi pihak netral.

Ahoren mengatakan, pemekaran bukan solusi, karena tuntutan demonstrasi rakyat Papua bukanlah pemekaran, pembangunan instana di Papua atau pembukaan peluang kerja bagi seribu orang Papua. Menurutnya persoalan itu bukanlah konteks yang sebenarnya terjadi di Papua.

“Kesepakatan tim 61, disinyalir akan jadi boomerang ke depan. Bahkan kami ini (MRP) dibentuk oleh Negara, tapi kepercayaan dan kewenangan itu tidak diberikan,” kata Ahoren.

Sementara, Cyrilius Adopak Wakil Ketua II MRPB mengatakan, Pemerintah tak ‘cuci tangan’ dalam menjawab aspirasi rakyat Papua. Menurutnya, kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat Papua justru berpotensi memperbesar konflik.

BACA: Pemprov Papua akan bangun sejumlah Universitas di 2021

“Seharusnya, negara hadir bersama pemerintah daerah untuk mencari solusi bukan menambah perkara bagi sesama OAP dan munculkan konflik baru antara sesama orang Papua. Atau justru Pemerintah Pusat yang tidak punya niat baik dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Intinya, Presiden Jokowi punya niat baik bagi rakyat Papua, tapi perancang tim 61 hingga lahirkan sepuluh poin aspirasi, itu bukan hasil diskusi dan kesepakatan masyarakat di Papua,” tegasnya.

Menanggapi ini, Dominggus Mandacan Gubernur Papua Barat mengaku kecewa dengan dilakukannya dialog bersama Presiden Jokowi di Istana Negara yang tanpa sepengetahuannya. Ia justru mengetahui adanya dialog tersebut melalui siaran televisi.(*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT