Dewan Adat Suku Sentani: Jangan Orang Sedang Jalan-jalan Diundang Jokowi ke Istana
JUBI.CO.ID | 16/09/2019 14:07
Dewan Adat Suku Sentani: Jangan Orang Sedang Jalan-jalan Diundang Jokowi ke Istana

Jayapura, Jubi – Dewan Adat Suku Sentani mengkritisi sejumlah poin dalam sembilan tuntutan “tokoh Papua” kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan mereka di Istana Negara pada Selasa (10/9/2019) lalu. Meski ada tuntutan yang dinilai bagus, pertemuan para “tokoh Papua” dan Joko Widodo itu tetap dinilai tidak mewakili aspirasi orang asli Papua.

Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Demas Tokoro yang juga Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan besar tuntutan para “tokoh Papua” agar Presiden Joko Widodo merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) sudah sejak lama disampaikan MRP kepada pemerintah pusat. Usulan itu telah disampaikan MRP kepada pemerintah pusat pada 2013 lalu, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

BACA: MRP: Kami belum bisa dialog dengan mahasiswa

Kenyataannya, sejak 2013 hingga kini, MRP belum mengetahui respon dari pemerintah pusat. “Usulan itu tidak dikonsultasikan [pemerintah pusat], sampai periode pertama pemerintahan Jokowi [hampir selesai]. Kami tidak bisa mendorong lagi [usulan] revisi [ UU Otsus Papua], karena usulan itu sudah diterlantarkan,” kata Tokoro di Jayapura, Sabtu (14/9/2019).

Tokoro juga mengkritisi usulan pemekaran provinsi di Tanah Papua. Tokoro menyatakan pemekaran provinsi boleh saja diusulkan, namun harus memperhatikan kesiapan sumber daya manusia maupun kesiapan budaya daerah yang akan dimekarkan menjadi provinsi baru.

Tokoro menegaskan, pemekaran provinsi di Tanah Papua seharusnya membawa manfaat bagi orang asli Papua. Akan tetapi, jika sebuah daerah yang sumber daya manusianya belum memadai dimekarkan, maka orang asli Papua di daerah itu hanya akan menjadi penonton dari pertumbuhan dan kemajuan yang terjadi pasca pemekaran provinsi.

“Kalau [daerah yang dimekarkan menjadi provinsi] tidak [memiliki sumber daya manusia yang memadai], nant tenaga ahlinya [didatangkan] dari luar [Papua]. Sekretaris daerah, kepala dinas, kepala biro, semua orang dari luar. Jangan sampai tujuan baik dari pemekaran itu [tidak tercapai, tapi justru] membuka lahan untuk orang non Papua, seperti [yang terjadi] hari ini. [Kalau ada jaminan bahwa nantinya] kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, kepala biro, kepala dinas, dan staf orang asli, itu boleh,”ungkapnya.

Tokoro mengingatkan, pemekaran provinsi baru di Tanah Papua juga membawa konsekuensi hukum bagi pelaksanaan Otsus Papua. Tokoro mengingatkan, Otsus Papua adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua. “Pikir dulu itu. Apakah UU [Otsus Papua] yang sama [akan] dipakai wilayah provinsi pemekaran?” ungkapnya.

Tokoro juga meminta kejelasan rencana pembangunan Asrama Nusantara bagi para mahasiswa Papua untuk tinggal bersama-sama para mahasiswa dari daerah lain di Indonesia. Hingga kini Tokoro belum mengetahui siapa pihak yang akan membangun asrama itu, berikut siapa yang akan menyediakan anggaran pembangunan Asrama Nusantara itu. “Kalau Negara yang bangun, silahkan, Negara punya kepedulian,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan rencana pembangunan Istana Negara di daerah perbatasan. “Tanah yang [akan] diserahkan [pemilik hak ulayatnya], silahkan. Akan tetapi, itu berbatasan dengan negara lain, apakah aman atau tidak?”

Tokoro mengapresiasi tuntutan para “tokoh Papua” yang meminta para sarjana Papua diterima bekerja di kementerian atau lembaga pemerintah pusat. Tokoro berharap gagasan itu dapat diwujudkan oleh pemerintah. “Saya pikir itu gagasan bagus, supaya wawasan ke-Indonesia-an merata,” ungkap Tokoro.

Meski demikian, Tokoro menegaskan dirinya tidak mendukung pertemuan para “tokoh Papua” dengan Presiden Jokowi itu. Tokoro menegaskan, ia tidak bisa mendukung pertemuan itu, karena mereka yang bertemu Joko Widodo bukanlah utusan rakyat Papua, dan tidak membawa aspirasi rakyat Papua. Tokoro menegaskan tidak setuju jika orang yang sedang jalan-jalan diundang bertemu Presiden atas pilihan orang atau pihak tertentu.

BACA: Anggota DPRP minta DPR RI desak Jokowi berunding, dimediasi pihak ketiga

“Itu namanya kepentingan pribadi dan kelompok. Kami sebagai orang Papua tidak mendukung petemuan itu. Orang yang dipilih dan diutus oleh masyarakat Papua [sudah] membawa poin-poin [aspirasi] yang sudah disepakati [rakyat Papua], dan sudah bicara [serta disampaikan kepada Presiden],” kata Tokoro.

Secara terpisah Ketua Dewan Adat Papua versi Konferensi Luar Biasa, Dominikus Surabut mengatakan para “tokoh Papua” yang bertemu Presiden Joko Widodo pada Selasa pekan lalu itu adalah bagian dari rekanan Jakarta.”Mereka yang ketemu presiden itu orang yang bekerja-sama dengan pemerintah, jadi tidak heran jika mereka tidak membawa aspirasi rakyat, tetapi minta jabatan [melalui tuntutan] pemekaran,” ungkapnya kepada jurnalis Jubi, Minggu (15/09/2019).(*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT