Minta Mahasiswa Tak Pulang ke Papua, Siapa Pembuat Maklumat Palsu Majelis Rakyat Papua?
JUBI.CO.ID | 12/09/2019 10:00
Minta Mahasiswa Tak Pulang ke Papua, Siapa Pembuat Maklumat Palsu Majelis Rakyat Papua?
Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib. – Jubi/Roy Ratumakin

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua (MRP) resmi melaporkan beredarnya maklumat palsu soal imbauan agar mahasiswa Papua kembali ke daerah studi masing-masing.

Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, Maklumat resmi yang dikeluarkan MRP adalah Maklumat bernomor MRP Nomor 05/MRP/2019 yang menyatakan agar mahasiswa Papua diminta kembali ke Tanah Papua jika tak mendapat jaminan keamanan di daerah studi. Timotius Murib memastikan tak ada maklumat selain itu yang dikeluarkan MRP.

BACA: Solidaritas Pembela Aktivis HAM: Veronika Koman bukan provokator dan penyebar hoax

“Kami pun menyesalkan beredarnya sebuah maklumat Nomor 06/MRP/2019 berisi seruan kepada mahasiswa Papua untuk tetap melanjutkan studi. Maklumat ini dikeluarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, yang mengatasnamakan MRP, tertanggal 9 September 2019. Kami sudah laporkan ke Polda Papua,” kata Tomotius Murib, Selasa (10/9/2019).

Menurut Timotius Murib, maklumat itu dikeluarkan bukan tanpa sebab. Hasil penelusuran MRP, perlakuan rasisme yang dilakukan oleh oknum  yang tidak bertanggungjawab terhadap para mahasiswa Papua telah mengalami peningkatan selama lima tahun belakangan ini. Kenyataan itu menunjukkan orang asli Papua sedang menghadapi diskriminasi rasial, kekerasan dan terancam masa depannya.

“Kami menyatakan perlakuan rasisme dan pelanggaran HAM yang dialami 43 mahasiswa Papua di Surabaya, dan berbagai kekerasan pasca peristiwa tersebut adalah bagian dari tren yang kami amati dalam lima tahun ini. Ini keprihatinan kita bersama,” kata Timotius Murib.

Selain itu, pihaknya juga mengutuk dengan tegas berbagai bentuk rasisme, persekusi, dan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua, dan merekomendasikan pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi masyarakat, pemulihan kembali jaringan internet karena bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan demokrasi.

“Para pembela hak asasi manusia, para mahasiswa, serta para jurnalis telah menghadapi intimidasi dan ancaman. Mereka itu harus dilindungi,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda angkat suara soal banyaknya aktifis dan pembela HAM yang dikriminalisasi oleh aparat.  Salah satunya adalah pembela HAM yang juga pengacara Veronica Koman dan Surya Anta.

“Prediksi saya, anak-anak Papua yang saat ini memilih pulang ke Papua karena sudah tidak ada lagi orang yang membela mereka. Orang yang selama ini membela mereka di jadikan tersangka dan ditangkap,” kata Yunus Wonda menjawab pernyataan Jubi, Kamis (6/9/2019) di Jayapura.

BACA: Ketua MRP: Kabar pencabutan Maklumat MRP soal pemulangan mahasiswa hoaks

Di lain pihak Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, apabila ada anak-anak Papua yang mendapatkan perlakukan diskriminasi hingga intimidasi dari oknum-oknum tertentu di daerah studi agar langsung melapor ke Pemerintah Provinsi Papua.

“Kalau nanti ada (lagi), saya minta dilaporkan segera ke saya. Kami akan suruh aparat usut tuntas. Perlakukan seperti di Surabaya dan Malang sangat mencoreng citra orang Papua. Bicara nusantara, Papua juga bagian dari Nusantara, jadi jangan anggap kami lain dari warga Nusantara yang lain. Kita harus menjaga yang sudah ada menjadi baik, dan akan semakin baik dikemudian hari,” katanya. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT