AMP Minta Ada Posko Kepulangan Mahasiswa yang Kembali ke Papua
JUBI.CO.ID | 09/09/2019 09:20
AMP Minta Ada Posko Kepulangan Mahasiswa yang Kembali ke Papua
Mahasiswa Papua di kota Studi Manado saat pulang ke Papua – Piter Lokon/Jubi.

Jayapura, Jubi – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) meminta sejumlah elemen di Papua untuk membuka posko darurat untuk melayani mahasiswa Papua yang pulang dari berbagai kota studi di Indonesia.

Komite Pusat AMP menerima kondisi terakhir keberadaan mahasiswa Papua di luar Papua. Berdasarkan data kasar yang dihimpun AMP, banyak mahasiswa yang pulang dalam dua bentuk koordinasi. Pertama, pulang setelah didiskusikan di organisasi kedaerahannya masing-masing dan mendata bagi yang tinggal dan pulang.

“Kedua, adalah pulang tanpa koordinasi karena takut dengan situasi tersebut. Jumlah keseluruhan, terhitung sejak akhir Agustus hingga tanggal 5 September 2019, sudah mencapai lebih dari 1.000 mahasiswa, “ ujar ketua umum AMP, John Gobai.

BACA: Kapolri -Panglima TNI gelar tatap muka bersama komponen masyarakat Jayawijaya

Kepulangan mahasiswa Papua ini, merupakan rangkaian dari tindak intimidasi dan diskriminasi sejak aksi rasial dan represif di Malang dan Surabaya pada 15-17 Agustus 2019 oleh TNI, sejumlah Ormas , Pol PP dan Polisi. Tindikan intimidatif oleh aparat yang disertai dengan pengiriman personel militer ke Papua dalam jumlah yang banyak.

Lebih dari 8 ribu prajurit ke Papua, pasca pemblokiran internet di Papua, tentu membuat semakin tak aman bagi aktivitas mahasiswa Papua, tak hanya perkuliahan, tapi juga terbentang ketakutan dalam aktivitas sosial, sebutnya.

“Semakin memperburuk ketakutan dengan sikap dan tindakan petinggi negara yang sangat rasis dan diskriminatif soal menanggapi gejolak di West Papua,” jelas Gobai melalui rilis yang dikirim kepada Jubi Jumat 6 September 2019.

Melihat situasi ini sejak akhir Agustus 2019 hingga saat ini banyak mahasiswa yang pulang ke Papua. Meninggalkan kuliah dan memilih ke Papua merupakan keputusan yang datang sejak negara melalui aparatur reaksionernya melakukan tindakan diskriminasi secara rasial kepada mahasiswa Papua

Menurutnya hingga hari ini dan besok masih banyak yang akan pulang ke Papua. “alam diskusi panjang di sejumlah kota studi, kami telah menarik kesimpulan bahwa pulang dan tinggal, sama-sama berjuang. Penindasan dan penjajahan harus dihapuskan dan kami yang sisa-sisa di luar Papua, yang terus berjuang melawan penindasan,” jelas dia.

Dia juga meminta menyerukan kepada seluruh organisasi pergerakan yang berada di West Papua, memohon pantauan dari Papua. Tanpa mengurangi pertahanan sekalian dalam situasi darurat.

Untuk itu, pihaknya meminta organisasi pro Papua Merdeka membuka “Posko Darurat kepulangan Mahasiswa Papua” di kota-kota Besar: Sorong, Manokwari, Jayapura dan tempat lainnya. Organisasi yang dia maksud yakni West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) Parliement National of West Papua(PNWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Gerakan Rakyat Demokratik (Garda) Papua. “ Prinsipnya kami pulang karena penjajahan, dan kami pulang untuk berjuang,”

Selain itu, pihaknya juga meminta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Serikat Perjuangan Mahasiswa (Sepaham) Papua dan gereja setanah Papua, untuk turut membuka posko dimaksud.

Dia juga menyerukan kepada mahasiswa Papua yang masih tinggal di Jawa, dan sedang bersiap-siap untuk pulang, segera saling koordinasi kepada organisasi kedaerahan, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua, serta Aliansi Mahasiswa Papua. Koordinasi untuk saling menjaga keamanan, persatuan, yang sedang melawan.

“ Tinggal di Jawa bukan untuk menyerah! Polda Metro Jaya sudah buka jalan penampungan, terali bagi pejuang, untuk kita,” jelas Gobai.

Sebelumnya diberitakan Jubi, Majelis Rakyat Papua atau MRP bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP tengah mempersiapkan penanganan kepulangan para mahasiswa Papua dari berbagai kota studi di luar Papua. MRP telah berkomunikasi dengan empat perguruan tinggi yang diharapkan bisa menampung para mahasiswa yang memilih kembali ke Papua.

BACA: Kriminalisasi Veronica Koman, pengacara HAM Papua yang "dibenci" Jakarta

Ketua MRP Timotius Murib menyatakan pihaknya telah menerima informasi terkait kepulangan mahasiswa Papua dari berbagai kota studi di luar Papua. “Anak-anak yang pulang dengan biaya sendiri. Gubernur, DPRP dan MRP lagi berkomunikasi dengan pimpinan lembaga pendidikan [tinggi untuk menyiapkan penanganan masalah itu],”ungkap Timotius Murib di Jayapura pada Jumat (6/9/2019).

Murib menyatakan MRP bersama Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP tengah berkomunikasi dengan Universitas Cenderawasih di Jayapura, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Universitas Musamus di Merauke dan Universitas Negeri Papua di Manokwari, Papua Barat. Keempat perguruan tinggi itu diharapkan dapat menampung para mahasiswa Papua yang sudah memilih pulang meninggalkan kota studi di luar Papua.(*)

JUBI.CO.ID

 


BERITA TERKAIT