ULMWP Bantah Jadi Aktor Intelektual di Balik Kerusuhan Papua
JUBI.CO.ID | 09/09/2019 09:00
ULMWP Bantah Jadi Aktor Intelektual di Balik Kerusuhan Papua
Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 2 September 2019. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pemerintah mengusut tuntas kasus penangkapan mahasiswa Papua di Jawa Timur. TEMPO/Prima Mulia

Jayapura, Jubi – Ketua Komite Legislatif United Liberation Movement For West Papua atau ULMWP, Buchtar Tabuni menolak tudingan pemerintah Indonesia terhadap ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat yang dianggap bertanggungjawab atas berbagai unjukrasa dan amuk massa di Tanah Papua. Tabuni menyebut aktor dibalik rentetan unjukrasa dan amuk massa itu justru oknum TNI dan massa organisasi kemasyaratan yang melakukan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua.

Tabuni menegaskan, unjukrasa anti rasisme di Tanah Papua dipicu oleh persekusi dan rasisme oknum TNI dan organisasi kemasyaratan (ormas) kepada para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu. Tabuni juga mempertanyakan tanggungjawab polisi yang peristiwa itu gagal mencegah persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua, dan justru menggerebek Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Surabaya serta menangkap para mahasiswa Papua.

BACA: Kriminalisasi Veronica Koman, pengacara HAM Papua yang "dibenci" Jakarta

“Yang benar, [yang bertanggungjawab atas unjukrasa dan amuk massa di Papua] adalah oknum TNI, polisi, Satuan Polisi Pamong Praja, dan ormas di Surabaya. [Mereka] yang menyerang mahasiswa dan menyebut mahasiswa Papua monyet adalah aktor di balik rentetan aksi yang terjadi di Tanah Papua,” katanya kepada jubi, saat ditemui di Waena, Minggu (8/9/2019).

Buctar Tabuni mengatakan selama beberapa pekan ini pemerintah Indonesia berupaya membangun wacana untuk menempatkan ULMWP sebagai aktor dibalik gelombang unjukrasa anti rasisme di Tanah Papua. Tabuni menyebut upaya itu menunjukkan perintah Indonesia panik melihat kasus persekusi dan rasisme di Surabaya berkembang menjadi tuntutan referendum bagi rakyat Papua. ”Negara Indonesia sedang panik [menghadapi] isu Papua merdeka yang sedang dibicarakan di berbagai belahan dunia, didorong oleh negara Pacific selatan,” katanya.

Tabuni juga menilai respon TNI/Polri dalam menangani kemarahan rakyat Papua terhadap aksi persekusi dan rasisme di Surabaya tidak tepat. Alih-alih bergerak cepat menangani kasus persekusi dan rasisme di Surabaya, awalnya pemerintah Indonesia menyangkal adanya persekusi dan rasisme. Setelah itu, TNI/Polri justru terus menambah pasukannya di Tanah Papua.  “ULMWP menilai situasi [itu seperti] yang pernah terjadi seperti di Timor-Timor menjelang kemerdekaannya,” katanya.

Buchtar Tabuni mengatakan perjuangan menuntut referendum itu terbuka bagi setiap warga Papua, termasuk masyarakat pendatang di Papua. Ia menyebut masyarakat pendatang di Papua memiliki dua pilihan untuk menyikapi berkembangnya tuntutan referendum bagi rakyat Papua.

“Pertama, kalau mau tinggal di Papua, [mereka bisa] segera mendeklarasikan diri dan mendukung referendum untuk West Papua, sama seperti apa yang diserukan orang asli Papua [dalam] menuntut kemerdekaan. Pilihan kedua, kalau mau pulang, silahkan pulang baik-baik, seperti yang sedang dialami oleh mahasiswa Papua saat ini,” katanya.

BACA: JDP : Pemerintah harus menggelar dialog khas Papua

Secara terpisah juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo mengatakan, rakyat Papua itu bukan “binatang” yang mudah diprovokasi oleh ULMWP, KNPB, Veronika Koman, atau Benny Wenda. Yeimo menegaskan mereka bergerak turun ke jalan bukan karena organisasi dan orang tertentu. Mereka turun jalan melawan penguasa kolonial karena mengalami sama-sama penindasan Indonesia.

“Penguasa Indonesia masih memandang orang Papua sebagai sub-human, [setengah binatang] yang gampang diprovokasi. Sehingga [pemerintah Indonesia] melempar kesalahan kepada organisasi dan orang tertentu sebagai pelaku. Coba tanya rakyat Papua yang turun jalan, adakah mereka diprovokasi oleh KNPB? Veronica Koman? Benny Wenda? Jelas sama sekali tidak ada,” katanya.(*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT