Pengungsi Nduga Tolak Bantuan Pemerintah yang Disalurkan TNI-Polri
JUBI.CO.ID | 02/08/2019 13:28
Pengungsi Nduga Tolak Bantuan Pemerintah yang Disalurkan TNI-Polri

Jayapura, Jubi – Pengungsi Nduga menolak bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Penolakan ini dilakukan oleh para pengungsi di Weneroma, Jayawijaya setelah mengetahui rapat koordinasi dalam penyaluran bantuan tersebut dilakukan di Makodim Jayawijaya.

Penolakan ini, menurut ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem dilakukan melalui rapat terbuka yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh gereja dan tokoh adat pada hari Senin (29/7/2019) .

BACA: Markus Haluk luncurkan buku “Konflik Nduga: Tragedi Kemanusiaan Papua”

“Bantuan tersebut kan didatangkan ke Wamena setelah media memberitakan kondisi pengungsi Nduga. Kalau itu bantuan kementerian, seharusnya diserahkan oleh perwakilan pemerintah kepada pengungsi langsung. Tapi kenyataannya tidak demikian,” ungkap Hesegem, Selasa (30/7/2019).

Menurut Hesegem, para pengungsi setelah mengetahui adanya rapat koordinasi di Makodim Jayawijaya, langsung melakukan rapat. Ketika rombongan Kemensos datang ke lokasi pengungsi di Weneroma, para pengungsi sudah memutuskan menolak bantuan tersebut. Alasan para pengungsi juga disampaikan dengan jelas. Pengungsi tidak bisa menerima bantuan apabila penyalurannya melibatkan aparat keamanan selain karena trauma juga karena kepercayaan para pengungsi.

Koordinator Sinode Kingmi di Jayawijaya, Pendeta Desmon Walilo menjelaskan bahwa masyarakat di pegunungan punya kepercayaan apabila mereka menerima bantuan atau makan makanan dari orang-orang yang dianggap sebagai “musuh” maka tubuh mereka akan lemah, sakit lalu meninggal.

BACA: Sebut data tim relawan untuk Nduga hoaks, TNI/Polri diminta paparkan data valid

“Para pengungsi ini kan pergi dari kampung mereka karena ada operasi militer atau operasi keamanan yang dilakukan oleh anggota TNI atau Polri, jadi mereka akan tolak bantuan apapun yang melibatkan TNI atau Polri,” ungkap Pendeta Walilo.

Selain itu, menurut Pendeta Walilo, rapat koordinasi yang dilakukan sejak pukul 10.00 hingga 15.00 waktu setempat menimbulkan kecurigaan para pengungsi. Sebab Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan kepada pihak gereja yang mendampingi para pengungsi ia hanya akan mampir sebentar di Makodim untuk koordinasi.

“Dalam pengertian masyarakat, sebentar itu tidak lebih dari satu jam. Tapi kenyataannya berjam-jam sehingga masyarakat curiga. Sebagian besar masyarakat juga sudah pulang saat rombongan Kemensos tiba di lokasi pengungsian,” ujar Pendeta Walilo.

BACA: Gereja berduka atas kondisi Nduga, pemerintah daerah diminta turun tangan

Harry Hikmat saat melakukan rapat koordinasi terkait pengungsi Nduga bersama Dandim 1702/Jayawijaya, Kapolres, Pemerintah Kabupaten Nduga, Pemerintah Jayawijaya, Dinas Sosial Provinsi Papua, Senin lalu di Makodim Jayawijaya mengatakan pengalaman TNI dan Polri dalam pendistribusian bantuan dapat mempermudah dinas sosial provinsi maupun kabupaten dalam menyalurkan bantuan.

Namun ia mengakui ketika bantuan disalurkan menggunakan sumber daya aparat keamanan, dalam hal ini TNI ada penolakan dari masyarakat sehingga menghambat penyaluran bantuan.

“Untuk keseluruhan, bantuan tahap II dan III posisinya sudah ada di gudang logistik dinas sosial Nduga di Wamena,” kata Harry. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT