Ombudsman NTT: Pungutan Sekolah Negeri Masih Terjadi
JUBI.CO.ID | 05/07/2019 16:21
Ombudsman NTT: Pungutan Sekolah Negeri Masih Terjadi
SUKOHARJO-Polda Jateng menangkap Camat Baki Sukoharjo, Taufik Hidayat, karena dugaan kasus pungli pendirian proyek tower di wilayah yang dipimpinnya. Taufik terkena operasi tangkap tangan (OTT) penyidik Sub Dit 3 Tipikor Dit Reskrimsus Polda Jateng, di ruang kerjanya, Rabu (23/5/2018) siang sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam pemeriksaan terhadap Taufiq, penyidik Polda Jateng memperoleh informasi awal, yang […]

Kupang, Jubi – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, Darius Beda Daton menyatakan orang tua siswa di daerah setempat masih mengeluhkan adanya berbagai pungutan ketika mendaftarkan anaknya pada sekolah-sekolah negeri.

“Hasil pantauan penerimaan peserta didik baru (PPDB) kami mendapati bahwa para orang tua siswa masih mengeluhkan pungutan ketika mendaftarkan kembali anaknya pada sekolah negeri,” kata Darius, Jumat, 5 Juli 2019.

BACA : 
Kadis Pendidikan Kabupaten Jayapura: Sekolah tidak boleh tarik pungutan

Sekolah bisa lakukan pungutan untuk UKK

Disdik Papua minta sekolah netral dalam penerimaan siswa baru


Ia mengatakan, modus sekolah negeri di NTT memungut uang dari para orang tua siswa dengan alasan sumbangan pendidikan dengan berbagai item anggaran. Di antaranya, berupa uang sumbangan pembinaan pembangunan, sumbangan pengembangan delapan standar pendidikan, uang buku panduan, sampul rapor dan berbagai jenis pungutan lain.

“Nilai pungutan di sekolah negeri untuk setiap bulan atau tahun juga bukan angka yang terbilang kecil,” kata Darius menjelaskan.

Ia mencontohkan pungutan salah satu SMA Negeri di Kota Kupang di antaranya, pada tahap pertama berupa uang SPP tiga bulan sebesar Rp 450 ribu per siswa, sumbangan delapan standar pendidikan Rp 350 ribu ditambah kebutuhan individu dengan total keseluruhan sebesar Rp 1.250.000. Selain itu pungutan untuk pembayaran SPP hingga tahap ke empat dengan nilai per tahap mencapai Rp 450 ribu.

Menurut Darius, pungutan dianggap sah jika memiliki dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dipungut oleh pihak yang memiliki wewenang memungut. “Untuk itu jika sekolah merupakan lembaga publik yang tunduk pada hukum administrasi publik unsur-unsur tersebut harus dipenuhi,” katanya.

Ia menegaskan sekolah semestinya tidak memungut dengan dasar kesepakatan bersama orang tua melalui komite, kecuali jika sekolah bukan lembaga publik dan tunduk pada hukum privat. Sekolah harus mematuhi syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Hukum Perdata.

(Edi Faisol)

 


BERITA TERKAIT