Terbukti Korupsi, 4 ASN di Kabupaten Jayapura Dipecat
JUBI.CO.ID | 15/05/2019 07:20
Terbukti Korupsi, 4 ASN di Kabupaten Jayapura Dipecat
Seorang ASN yang dipecat saat menerima surat keputusan yang diserahkan langsung oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw – Jubi/Engel Wally

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan pihaknya telah memberikan Surat Keputusan Pemecatan kepada empat orang ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura karena melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara. Surat keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayapura di ruang kerjanya, Selasa (14/5/2019).

Para penerima surat pemecatan tersebut terdiri dari pejabat Eselon II sebanyak dua orang dan Esolon III dua orang.

BACA: Rencana anggaran kampung tak rampung, kepala kampung diberi waktu satu pekan

Bupati Awoitauw juga menegaskan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan sengaja melakukan tindakan korupsi sudah pasti sanksinya adalah pemecatan.

“Sebelumnya para ASN ini sudah menjalani proses peradilan dan upaya hukum, tetapi pada keputusan terakhir adalah pemecatan yang juga sudah kami koordinasikan dengan sejumlah pihak, baik kementerian maupun lembaga yang mengatur soal kinerja ASN,” jelas Bupati Awoitauw, usai memberikan surat keputusan pemecatan di Kantor Bupati Jayapura, Selasa (14/5/2019).

Bupati Awoitauw mengatakan hal ini baru pertama kali terjadi di masa kepemipinannya selama dua periode. Oleh sebab itu, sebagai pimpinan daerah, dirinya mengimbau kepada seluruh ASN agar senantiasa bekerja jujur dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan pada masing-masing OPD.

“Kerjalah hati-hati dan jangan banyak gerakan tambahan. Jangan mengambil yang bukan hakmu, dan buat kecurangan dalam pekerjaan serta merugikan masyarakat. Kalau dalam pekerjaan angkanya sekian, jangan dicurangi, jangan pula dilebihkan untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.

BACA: Diskusi publik beri masukan draft peraturan daerah tentang penyelesaian pelanggaran HAM

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, yang membidangi Pemerintahan, Hermes Felle, mengaku sangat disayangkan kalau ada pejabat setingkat eselon berbuat hal yang melanggar kode etik sebagai aparatur sipil negara.

“Sebelum dilantik, mereka sudah disumpah dalam jabatan yang akan diemban. Siap bekerja dimana saja, dan mampu melaksanakan tugas fungsi sesuai aturan yang berlaku. Sangat disayangkan kalau sampai terjadi seperti ini,” pungkasnya. (*)

JUBI.CO.ID

 


BERITA TERKAIT