DPRP sudah menduga integrasi Kartu Papua Sehat dengan Kartu Indonesia Sehat bakal molor
JUBI.CO.ID | 03/05/2019 13:53
DPRP sudah menduga integrasi Kartu Papua Sehat dengan Kartu Indonesia Sehat bakal molor

Jayapura, Jubi – Komisi bidang pendidikan dan kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sudah menduga proses integrasi pembiayaan Kartu Papua Sehat ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS bakal molor dari jadwal. Integrasi itu molor karena data peserta Kartu Papua Sehat masih mencampur data warga yang memiliki dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Baca juga: Kabupaten Jayapura terima dua penghargaan TOP BUMD 2019

Hal itu dinyatakan Wakil ketua komisi bidang pendidikan dan kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Maria Duwitau menanggapi batalnya penandatangani nota kesepahaman integrasi pembiayaan Kartu Papua Sehat (KPS) dengan JKN-KIS pada 30 April 2019 lalu. Penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu ditunda tahun depan, karena proses validasi data KPS belum selesai.

Duwitau mengatakan sejak awal pihaknya meragukan Pemerintah Provinsi Papua dapat mengintegrasikan pembiayaan Kartu Papua Sehat (KPS) dalam sistem JKN-KIS pada Januari 2019. Pasalnya, Komisi V DPRP telah menerima penjelasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selaku penyelenggara JKN-KIS pada akhir 2018 lalu, yang menyatakan integrasi hanya bisa dilakukan jika Pemerintah Provinsi Papua sudah memvalidasi data peserta KPS.

Duwitau menyatakan data peserta KPS yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua tidak bisa diintegrasikan dalam program JKN-KIS karena tidak memisahkan warga Papua yang memiliki dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pencampuran data warga yang memiliki NIK dan tidak memiliki NIK terjadi karena kekhususan kriteria penerima KPS, yang berbeda dari kriteria kepesertaan JKN-KIS.

“Kalau KPS kan tidak melihat apakah seorang warga memiliki NIK atau tidak. Yang penting, jika seorang warga adalah orang asli Papua dan tidak mampu, maka dia otomatis menjadi penerima manfaat KPS,” ujar Duwitau.

Duwitau menyatakan sejak pertengahan 2018 DPRP telah mengingatkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Papua. Koordinasi itu diperlukan untuk memilah data pemegang KPS yang sudah dan belum memiliki NIK.

“Selama data KPS belum valid (akan sulit mengintegrasikan KPS dalam JKN-KIS). Ini mesti segera dicarikan solusi oleh pihak terkait,” ucapnya.

Dinas Kesehatan Papua dan BPJS Divisi Regional Papua dan Papua Barat seharusnya menandatangani nota kesepahaman integrasi pembiayaan KPS dengan JKN-KIS pada 30 April 2019 lalu. Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai mengumumkan penandatangan nota kesepahaman itu harus ditunda hingga tahun depan, karena validasi data peserta KPS belum selesai.

“Dalam diskusi terkait integrasi JKN-KIS dan KPS antara semua kepala Dinas Kesehatan (kabupaten/kota) dan direktur rumah sakit (di Papua), terjadi perdebatan terkait validasi data penerima manfaat,” kata Aloysius Giyai saat Rapat Kerja Kesehatan Dinas Kesehatan pada 30 April lalu.

Giyai menyatakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan BPJS selaku penyelenggara JKN-KIS juga belum menyepakati solusi untuk memastikan orang asli Papua yang tidak memiliki NIK nantinya tetap bisa mendapat layanan kesehatan JKN-KIS. Padahal Dinas Kesehatan Provinsi Papua sudah siap membayar premi JKN-KIS senilai Rp 142 miliar untuk 513.932 orang asli Papua yang selama ini mendapat manfaat pelayanan kesehatan KPS.

“Belum lagi masih ada kabupaten/kota di Papua yang sudah terlanjur membayarkan dana Penerima Bantuan Iuran bagi warganya. (Jika Pemerintah Provinsi Papua membayar senilai Rp 142 miliar untuk 513.932 orang asli Papua peserta KPS), ada potensi dobel pembayaran premi. Jika diaudit, Dinas Kesehatan Provinsi Papua maupun BPJS bisa sama-sama kena (karena dianggap merugikan keuangan negara),” kata Giyai.(*)

jubi.co.id


BERITA TERKAIT