Ketua MUI Desak Jafar Umar Thalib Keluar dari Tanah Papua
JUBI.CO.ID | 06/03/2019 11:30
Ketua MUI Desak Jafar Umar Thalib Keluar dari Tanah Papua
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua KH Saiful Islam Al-Payage (kemeja batik) saat berorasi – Jubi/Arjuna Pademme

Jayapura, Jubi – Puluhan orang yang tergabung dalam Persatuan Umat Muslim Papua berunjukrasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Jayapura, Papua, Selasa (5/3/2019). Mereka mengecam kekerasan dan perusakan rumah yang diduga dilakukan Ja’far Umar Thalib dan pengikutnya di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada 27 Februari 2019 lalu.

Dalam unjukrasa itu, Persatuan Umat Muslim Papua (PUMP) menyatakan kekerasan dan perusakan salah satu warga Koya Barat, Distrik Muara, Kota Jayapura yang diduga dilakukan Ja’far Umar Thalib (JUT) dan pengikutnya itu dapat memecah kerukunan antar umat beragam di Papua. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua KH Saiful Islam Al-Payage yang turut berorasi dalam aksi itu menyatakan umat muslim Papua menolak kehadiran JUT dan pengikutnya di Papua.

“Aksi ini murni dari kami Persatuan Umat Muslim yang ada di tanah Papua. Kami ingin JUT dikeluarkan dari tanah Papua. Kami Persatuan Umat Muslim Papua sepakat menjaga tanah Papua sebagai tanah yang diberkati,” kata KH Saiful Islam Al-Payage dalam orasinya.

Ja’far Umar Thalib dan sejumlah pengikutnya pada 27 Februari 2019 lalu terlibat aksi perusakan rumah seorang warga Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, bernama Hanok Duwiri dan Hermina Aninam. Dalam peristiwa itu, seorang anak di bawah umur ditendang para pelaku. Kekerasan dan perusakan itu sempat menimbulkan reaksi warga yang marah, sehingga para warga menutup akses jalan utama di Koya Barat. Kepolisian Daerah Papua telah menetapkan Jafar Umar Thalib dan enam pengikutnya sebagai tersangka dalam kasus itu.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Sayid Fadhal Alhamid, PUMP menyatakan aksi JUT dan beberapa pengikutnya di Distrik Muara Tami merupakan kejahatan. PUMP mendukung proses penyidikan yang kini dilakukan Kepolisian Daerah Papua. Menurutnya, proses hukum yang tegas penting untuk memastikan kedamaian dan keharmonisan sosial di Papua tetap terjaga.

Baca selengkapnya di JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT