Tolak Bayar Tunjangan Guru, Pemkot Jayapura: Tak Ada Payung Hukum
JUBI.CO.ID | 22/02/2019 09:30
Tolak Bayar Tunjangan Guru, Pemkot Jayapura: Tak Ada Payung Hukum
Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Adolf Siahay – Jubi/Arjuna Pademme

Jayapura, Jubi – Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Adolf Siahay mengatakan, tidak ada payung hukum yang dapat digunakan untuk membayar tunjangan 2018, para guru SMU (SMK) jika pembayaran dibebankan kepada pihaknya.

“Kalau (pembayaran tunjangan) dikembalikan ke kabupaten (kota), kami tidak punya payung hukum untuk menganggarkannya,” kata Adolf Siahay, Kamis (21/2/2019).

Selain itu menurutnya, secara organisasi, Bidang Pendidikan Menengah sudah dialihkan ke provinsi, tidak ada lagi di Dinas Pendidikan kabupaten (kota).

“Namanya uang itu bisa, tapi mau menggunakan payung hukum apa untuk anggarannya. Tidak bisa salah peruntukan, harus jelas,” ujarnya.

Katanya, dalam Peraturan Meteri Keuangan nomor 127 tahun 2017, yang dikeluarkan September 2017, tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalihan sudah dianggarkan ke provinsi. Untuk Papua pada 2017, pengalihan SMU (SMK) tidak dianggarkan dalam APBD provinsi sehingga ditarik (tambahan DAU) dikembalikan ke kabupaten (kota).

Namun lanjutnya, itu terjadi hanya untuk 2017, karena pada 2018 proses pengalihan sudah dilakukan sehingga anggaran 2018, gaji guru masuk dalam DAU provinsi. Hanya saja tidak dapat dipastikan nominalnya karena penganggaran gaji guru SMU (SMK) bentuk anggarannya gelondongan (tidak terperinci).

Yang bisa dipastikan adalah dana Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK fisik maupun reguler untuk SMU, DAK penugasan untuk SMK, DAK fisik afirmasi untuk SMU (SMK), non fisik untuk sertifikasi guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru, sudah ada di provinsi.

Baca selengkapnya di JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT