Guru SMA dan SMK di Jayapura Tuntut Pembayaran Uang Lauk Pauk dan Tunjangan 2018
JUBI.CO.ID | 28/01/2019 13:00
Guru SMA dan SMK di Jayapura Tuntut Pembayaran Uang Lauk Pauk dan Tunjangan 2018
Puluhan guru SMA/SMK menggelar aksi damai di kantor gubernur Papua - Jubi/Alex

Jayapura, Jubi - Puluhan pahlawan tanpa tanda jasa (guru) Kabupaten dan Kota Jayapura menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Senin (28/1/2019) menuntut Pemerintah Provinsi Papua untuk segera membayar hak ASN SMA/SMK dari Januari  sampai dengan Desember 2018.

Dengan membawa spanduk bertuliskan "kami tidak perlu janji tapi perlu bukti, apabila tidak ada realiasi pembayaran hak-hak ASN kami siap boikot UNBK dan mogok kerja" dan "kami guru SMA/SMK memohon agar hak kami segera dibayarkan (ULP, TPP, Sertifikasi dan non sertifikasi", para guru memasuki halaman kantor gubernur sambil menyanyikan beberapa lagu nasional Indonesia dan hymne guru.

Koordinator aksi damai guru, Musa Palulun mengatakan kedatangan pihaknya adalah untuk menuntut kejelasan pembayaran hak guru yang sudah tidak terbayarkan sampai saat ini.

BACA JUGA: 1.324 pegawai Pemprov Papua tidak hadir saat apel

"Kami hanya menuntut hak kami, jika tidak ada kejelasan kami akan menggelar aksi mogok mengajar. Untuk itu segera bayar hak-hak kami," kata Musa.

Ia menekankan, sesuai pernyataan sikap yang dibuat oleh Aliansi Guru kabupaten/kota, apabila hak-hak guru belum juga dibayarkan sampai 14 Februari 2019, maka ASN SMA/SMK Kabupaten dan Kota Jayapura tidak akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

"Kami minta kejelasan soal hak-hak kami, apalagi Wali Kota Jayapura sudah menegaskan, seluruh data, aset dan kewenangan guru SMA/SMK sudah dilimpahkan ke provinsi," ujarnya. 

Sekrearis Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 sudah mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan hak-hak guru. Hal ini dikarenakan kebijakan pengalihan tidak disertai dana ke pemerintah provinsi.

"Sampai saat ini aset dari kabupaten/kota sama sekali belum di tarik ke provinsi dikarenakan berantakan. Yang sudah di tarik adalah aparaturnya. Hal ini kami sudah sampaikan ke Departemen Dalam Negeri karena aset sangat amburadul," kata Hery.

Menurutnya, 22 kabupaten di Papua sudah melaksanakan amanat dari Pergub itu, sedangkan lainnya belum sama sekali termasuk Kabupaten dan Kota Jayapura. Untuk itu, kami berencana akan mengaudit anggaran guru yang ada di kabupaten/kota.

"Kalau kabupaten/kota tidak menganggarkan di 2018, harus dianggarkan di 2019. Jadi yang belum menganggarkan tunjangan hak guru, diantaranya Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Mimika, Yalimo, Puncak, dan Lanny Jaya. Untuk itu, kami akan memanggil kepala daerahnya," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak bisa serta merta mewujudkan tuntutan para guru, karena ada aturan dan ketentuan yang belaku. Kecuali di 2019 ini seluruh gaji, TPP, ULP sudah terakomodir di kabupaten/kota.

"Pemerintah provinsi juga sudah evaluasi APBD kabupaten/kota, dengan catatan bagi daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk guru segera alokasikan. Untuk Kota Jayapura sekitar Rp17 miliar, ada yang Rp3 miliar," ucapnya.

Ditempat yang sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan semua APBD kabuaten/kota dievaluasi oleh pemerintah provinsi, dan dalam evaluasi beberapa kabupaten sudah diberikan catatan harus menganggarkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan baik ULP maupun tunjangan lainnya.

"Nilai tunjangan di masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda, makanya kami sudah sampaikan tertulis kepada bupati dan wali kota untuk menganggarkan di APBD 2018, kalau belum harus dianggarkan di APBD-P 2018, kalau belum lagi di 2019," kata Musa'ad.

"Sampai saat ini belum ada laporan kembali apa yang sudah disampaikan ke pemerintah provinsi. Hanya beberapa kabupaten saja yang sudah melapor hasil evaluasi," sambungnya. 

BACA JUGA:

Ia tekankan, pemerintah provinsi selalu patuh terhadap seluruh kebijakan nasional, namun dikarenakan tingkat kesulitan pengalihan guru SMA/SMK ini baru diterima di 2018 sehingga berbeda dengan provinsi lain.

"Di 2016 Papua menolak rencana pengalihan ini, sehingga baru 2018 ini diterima dan semua hak-hak guru pasti akan terakomodir di APBD 2019. Jadi tahun ini sudah tidak ada masalah," ujarnya.

"Intinya, hak guru-guru sudah pasti terbayarkan hanya saja memerlukan waktu untuk menyelesaikan semua ini dengan melibatkan kabupaten/kota yang belum menganggarkan. Kami akan cari waktu yang tepat untuk membahas dan menyelesaikan persoalan ini," katanya. (*)

TABLOIDJUBI.COM


BERITA TERKAIT