Dana Cadangan Tak Cukup Dipakai Saat Otsus Papua Berakhir
JUBI.CO.ID | 07/01/2019 14:00
Dana Cadangan Tak Cukup Dipakai Saat Otsus Papua Berakhir
Gubernur Papua, Lukas Enembe - Jubi/Alexander Loen

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan, besaran dana cadangan yang dimiliki pemerintah provinsi Papua, tidak akan cukup menjadi bekal jika Otonomi Khusus (Otsus) berakhir.


"Jumlahnya sangat sedikit, tidak sampai Rp2 Triliun," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura pekan lalu.


Sejak 2014 sampai saat ini, ujar ia, pemerintah provinsi sudah tidak lagi menyimpan dana cadangan karena itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika ingin digunakan pun harus dibicarakan. Sebab ada peraturan daerah yang mengatur.


BACA JUGA: Kebangkitan ekonomi orang asli Lanny Jaya


 


"Percuma saja kita simpan dana itu, yang ada malah jadi temuan BPK sementara Papua masih banyak membutuhkan pembangunan," ujarnya.


Saat ditanya apakah akan digunakan untuk mendukung PON XX, Gubernur Enembe tekankan, sejauh ini belum ada pembicaraan terkait itu.


"Belum ada rencana untuk menggunakan. Sebab, kalau ingin digunakan untuk pembangunan PON harus ada perubahan di peraturan daerah," jelasnya.


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan dana cadangan yang dimiliki pemerintah provinsi sampai hari ini masih tersimpan dan belum terpakai.


Menurut ia, setiap tahun memang pemerintah Papua menyimpan anggaran sebesar Rp100 Miliar dan bisa dikatakan tidak cukup signifikan, sebab sudah sekian tahun belum juga sampai di angka Rp2 Triliun.


BACA JUGA: Hoaks tsunami di Jayapura


"Sampai 2018, dana itu sudah berjumlah sekitar Rp1.5 Triliun. Tapi sejak ditegur BPK, sejak 2014 kami tidak menyetor karena kami tidak mau terjebak dalam kesalahan itu, tapi kami juga tidak memakai dana itu supaya aman," kata Musa'ad.


Dia menambahkan, selama ini pihaknya salah kaprah soal penyimpanan dana itu. Karena dalam Undang-undang Otsus tidak ada yang namanya dana cadangan, yang ada adalah dana abadi. Namun dananya tidak diambil dari 2 persen setara dengan DAU nasional, tapi dari bagi hasil sumber daya alam (minyak dan gas).


"Papua belum memiliki itu, itu persoalan yang kami hadapi ," ujarnya. (*)


TABLOIDJUBI.COM


BERITA TERKAIT