Atasi Persoalan Pangan, Pemerintah Harus Bentuk Badan Pangan Nasional
TEMPO.CO | 14/09/2018 20:16
Anggota MPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam diskusi Empat Pilar MPR kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas MPR di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 September 2018. (dok MPR
Anggota MPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam diskusi Empat Pilar MPR kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas MPR di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 September 2018. (dok MPR RI)

INFO NASIONAL – Carut-marut persoalan pangan, khususnya impor pangan, yang terjadi saat ini bermula dari tidak ditindaklanjutinya amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu pemerintah wajib membentuk badan pangan nasional. Badan pangan ini berada langsung di bawah presiden dan memiliki kewenangan membentuk badan usaha dalam penyediaan pangan dan distribusi pangan.

“Seharusnya, badan pangan nasional itu sudah terbentuk pada Oktober 2015. Namun, sampai saat ini badan pangan nasional belum terealisasi,” kata anggota MPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam diskusi Empat Pilar MPR kerja sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas MPR, di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 September 2018.

Diskusi bertema “Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan” ini juga menghadirkan pembicara staf pengajar IPB, Prima Gandhi.

Viva menjelaskan dari segi regulasi untuk mewujudkan ketahanan pangan sebenarnya sudah lengkap. Namun, persoalannya adalah pada pelaksanaan dari regulasi itu, yaitu peraturan di bawah undang-undang sering terjadi kontradiksi.

“Misalnya, kebijakan Inpres atau peraturan menteri tidak mengambil spirit dari undang-undang. Kebijakan di bawah undang-undang itu sangat memungkinkan terjadinya abuse of power. Karena ada penyimpangan kekuasaan, yang kemudian dimanfaatkan sehingga tumbuh moral hazard di sekitar kebijakan itu,” kata Viva yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

Dia memberi contoh kebijakan impor beras. Kementerian Pertanian menyebut produksi beras surplus. Namun Kementerian Perdagangan menyebutkan terjadi kenaikan harga beras di pasar sehingga perlu impor beras. Dua kementerian mengajukan kebijakan yang berbeda.

Viva menyebut carut-marut persoalan impor pangan ini berawal dari Undang-undang Pangan yang tidak ditindaklanjuti pemerintah saat ini. Salah satu amanah dari Undang-undang Pangan adalah pemerintah wajib membentuk badan pangan nasional. Badan ini langsung di bawah presiden dan diberi kewenangan untuk membentuk badan usaha dalam penyediaan pangan, distribusi pangan.

“Seharusnya badan pangan nasional itu sudah dibentuk pada Oktober 2015, tapi sampai sekarang badan pangan nasional belum terealisasi,” ujarnya.

“Kalau badan pangan nasional ini ada, saya sangat optimistis tata niaga, mekanisme, prosedur, akan terorganisir, dan mengurangi moral hazard, serta bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani serta nelayan,” ucapnya.

Viva juga menyebut dari sisi anggaran Kementerian Pertanian saat ini rata-rata hanya 1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan anggaran sebesar itu, Viva tidak yakin ketahanan pangan akan terwujud. “Untuk menuju pada ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab di bidang pangan hanya mendapat anggaran 1 persen dari APBN. Apakah bisa dengan anggaran sebesar itu?” katanya.

“Singkatnya, hal-hal yang terkait dengan persoalan pangan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Seharusnya, Kementerian Pertanian mendapat anggaran minimal 10 persen untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan,” tuturnya. (*)


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT