Kabulkan Gugatan PKPU, MA: Eks Napi Korupsi Boleh Nyaleg
TEMPO.CO | 14/09/2018 20:16
Ilustrasi pemilu. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Ilustrasi pemilu. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung mengabulkan permohonan gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor20 Tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Baca juga: 3 Partai Ini Bakal Tarik Eks Napi Korupsi yang Lolos Jadi Caleg

Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi mengatakan, MA sudah memutuskan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator, bertentangan dengan undang-undang.

"Sudah diputuskan kemarin, 13 September 2018. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada UU. Jadi, napi itu boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan UU dan putusan MK," ujar Suhadi kepada wartawan pada Jumat, 14 September 2018.

Larangan caleg eks napi korupsi menjadi caleg, menuai polemik saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan peraturan Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator. KPU mencoret bakal calon legislator yang diajukan partai politik jika terbukti pernah terlibat kasus-kasus tersebut.

Baca juga: KPU Berkukuh Tak Akan Loloskan Bakal Caleg Napi Korupsi

Peraturan tersebut kemudian digugat ke Mahkamah Agung. Suhadi menjelaskan, pertimbangan MA mengabulkan gugatan para termohon tersebut karena bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

Adapun dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebutkan, “Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT