APBD Perubahan DKI 2018, Rp 717 Miliar untuk Rumah DP Nol Rupiah
TEMPO.CO | 30/08/2018 09:43
APBD Perubahan DKI 2018, Rp 717 Miliar untuk Rumah DP Nol Rupiah
Bagian dalam hunian contoh dengan DP 0 rupiah tipe 36 Klapa Village yang di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang breaking newsnya dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan, Kamis, 18 Januari 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta -Pemprov DKI Jakarta berencana menganggarkan dana Rp717 miliar di APBD Perubahan 2018 untuk program rumah DP Nol Rupiah.

Baca: Ketua DPRD Bandingkan Sandiaga Mundur jadi Wagub dengan Jokowi

Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan dana tersebut digunakan untuk mensubsidi kredit perumahan rakyat (KPR) bagi warga yang ingin mengikuti program tersebut.

"Ini dana bantuan pembiayaan perumahan DP Nol Rupiah itu. Kami anggarkan Rp 717 miliar untuk dimasukkan ke APBD-P 2018," katanya di Gedung DPRD DKI, Rabu 29 Agustus 2018.

Dia menuturkan dana tersebut diambil dari sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) Dinas Perumahan dan Permukiman DKI yang nilainya kurang lebih Rp 1 triliun. Padahal, anggaran yang disepakati pada APBD penetapan 2018 mencapai Rp 1,6 triliun.

Namun, Dinas Perumahan membatalkan pembangunan rusunawa di tiga lokasi, yaitu Rusun Pegangsan, Rusun Ujung Menteng, dan Rusun PIK Pulogadung pada tahun ini, sehingga anggaran yang terserap hanya Rp600 miliar.

Yusmada menambahkan dana Rp 717 miliar akan digunakan untuk bantuan fasilitas uang muka rumah DP Nol Rupiah. "Sementara itu, sisanya sebesar Rp 300 miliar akan digunakan untuk pembelian lahan," jelasnya.

Baca: Sejak April, Sandiaga Uno Beri Dua Janji Soal Rumah DP Nol Rupiah

Menurutnya, dana talangan DP Nol Rupiah yang dianggarkan pada 2018 akan digunakan oleh konsumen yang terpilih membeli Rusun Klapa Village yang sedang dibangun di Jakarta Timur oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.

Meski demikian, eksekusi program Rumah DP Nol Rupiah belum bisa dilakukan saat ini. Selain konstruksi fisik bangunan yang belum selesai, Gubernur DKI Anies Baswedan tak kunjung menerbitkan payung hukum terkait pembiayaan program pemerintah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.

Hingga saat ini, Anies Baswedan baru meneken Pergub UPT Rumah DP Nol Rupiah tetapi belum menyentuh aturan finansial, termasuk soal dana talangan uang muka, cicilan, hingga tenor kredit yang harus dilalui oleh konsumen.

BISNIS.COM


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT