Kemenangan Kotak kosong dan Dugaan Data Palsu di Pilkada Makassar
TEMPO.CO | 01/07/2018 11:24
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Menangnya kotak kosong dalam Pilkada Wali Kota Makassar masih meninggalkan sejumlah persoalan. Badan Pengawasan Pemilu Sulawesi Selatan mencurigai ada beberapa oknum penyelenggara Pilkada Makassar yang terlibat manipulasi data untuk memenangkan calon tunggal.

“Ketua Komisi Pemilihan Umum Makassar diperiksa karena bagian dari laporan yang masuk dugaan manipulasi suara,” kata Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, Sabtu 30 Juni 2018.

Baca: Dugaan Manipulasi di Pilkada Makassar, KPU Akui Banyak Kesalahan

Dugaan manipulasi data tersebut terkait dengan data C1 yang banyak berubah dari panitia pemungutan suara (PPS) ke KPU Makassar. Laode mengatakan kasus ini wajib ditindaklanjuti oleh Panwas Makassar sebagai bentuk klarifikasi. Karena ada laporan dari Ketua PPS soal hasil penghitungan suara yang berbeda. “Panwas sedang proses laporan yang masuk dan melengkapi berkasnya,” ucap Laode.

Ia mengatakan Ketua KPU Makassar Syarif Amir diperiksa soal perbedaan antar C1 yang diupload KPU Makassar di website dan laporan masyarakat. Karena masyarakat juga memiliki bukti foto yang dipegang di masing-masing TPS. “Publik sudah menilai dan melihat perbedaan angkanya, Panwas harus konsisten kepada dokumen yang dipegang,” tambahnya.

Ketua Divisi Humas dan Data Informasi dan Hubungan Antarlembaga KPU Sulawesi Selatan, Uslimin mengakui beberapa dokumen C1 yang dimasukkan panitia penyelenggara kecamatan (PPK) adalah palsu. Sebab, yang ditampilkan dalam website KPU Makassar tertera calon Bupati dan Wakil Bupati. “Itu informasi abal-abal, ada yang memang berusaha memanipulasinya. Ini pemilihan wali kota bukan bupati,” kata Uslimin di kantornya, Sabtu 30 Juni 2018.

Ia mengatakan data yang ditampilkan dalam portal infopemilu.kpu.go.id KPU Sulsel tersebut berdasarkan dari olahan sistem informasi penghitungan. Namun ternyata bukti di lapangan berbeda sehingga PPS melaporkan kasus dugaan manipulasi ke Panitia Pengawas Pemilu Makassar.

Baca: Kronologi Wartawan Dilarang Meliput Kotak Kosong Pilkada Makassar

“Ada yang ingin memanfaatkan situasi tapi tak sadar ada jebakan batman di dalamnya. Jadi jangan khianati suara rakyat hanya untuk merebut kekuasaan,” tutur Uslimin.

Menurutnya, manipulasi data sulit dilakukan lantaran KPU membuat sistem informasi penghitungan, yang prosesnya mengupload C1 di TPS. Hasil rekapitulasi juga dilakukan secara berjenjang mulai kecamatan hingga provinsi. “Itu selalu diawasi Panwas, saksi pasangan calon dan masyarakat umum. Dan ini bentuk transparansi dalam proses pilkada,” tutur Uslimin.

Dia mengungkapkan pihaknya menyerahkan penanganan dugaan manipulasi C1 ke Bawaslu dan Panwaslu Makassar dengan bekerja sama kepolisian. “Siapa pun pelakunya tindaki karena ini tindakan pidana,” kata Uslimin.

Tak hanya itu, ia juga menyarankan kepada Bawaslu dan jajarannya agar langsung proaktif menindaklanjuti berbagai temuan dikalangan masyarakat. “Jangan menunggu masuknya laporan secara formal.”

Pilkada Wali Kota Makassar hanya diikuti pasangan calon tunggal, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Namun, pasangan ini justru kalah dengan kolom kotak kosong saat Pilkada yang digelar pada Rabu, 27 Juni 2018.

Baca: Bawaslu Sulsel Curiga Ada Penyelenggara Terlibat Manipulasi Suara

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai peristiwa menangnya kotak kosong di Pemilihan Wali Kota Makassar sebagai bentuk perlawanan masyarakat kepada penguasa saat ini. Menurut Ferry, masyarakat tak menginginkan kerabat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Munafri Arifuddin menjadi wali kota Makassar.

Munafri Arifuddin merupakan menantu Wakil Ketua MPR RI Aksa Mahmud. Diketahui Aksa Mahmud adalah ipar dari JK. "Ini gambaran perlawanan masyarakat kepada penguasa sekarang. Sebab, yang dilawan adalah calon yang punya hubungan dekat dengan Pak JK," ujar Ferry dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta pada Sabtu, 30 Juni 2018.

Pemilihan Wali Kota Makassar awalnya diikuti dua pasangan calon, yakni, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto-Indira Mulyasari dan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika. Belakangan, KPU Makassar mencoret Danny Pomanto dan pasangannya tersandung kasus hukum. Sebelum dicoret, pasangan Danny-Indira akan maju dari jalur independen. Sementara pasangan Munafri-Andi diusung koalisi gemuk 10 partai politik NasDem, Golkar, PAN, Hanura, PPP, PDI-P, Gerindra, PKS, PKPI, dan PBB.

Sejumlah quick count lembaga survei menempatkan suara kolom kosong unggul dengan perolehan 53 persen di Pilwakot Makassar. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, tidak ada yang aneh dengan fenomena menangnya kotak kosong. "Semua ini kan bisa terjadi karena MK membuka peluang jika Pemilu bisa dilakukan walaupun hanya ada calon tunggal," ujar Arief Budiman di lokasi yang sama.

REKOMENDASI BERITA