Pengakuan Jujur Jaksa Agung: Sulit Bawa Pelanggaran HAM Masa Lalu ke Jalur Hukum
TEMPO.CO | 01/06/2018 15:05
Pengakuan Jujur Jaksa Agung: Sulit Bawa Pelanggaran HAM Masa Lalu ke Jalur Hukum
Keluarga korban pelanggaran HAM sekaligus peserta aksi Kamisan tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 31 Mei 2018. Aksi Kamisan dilakukan di dekat Taman Aspirasi yang menghadap ke Istana Merdeka dengan membawa atribut payung hitam. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan sulit menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu lewat jalur hukum. Opsi yang paling realistis saat ini, kata dia, tetap lewat jalur nonyudisial seperti rekonsiliasi.

"Kami harus jujur, siapa pun yang memimpin negara ini, siapa pun Jaksa Agungnya, siapa pun Komnas HAM-nya (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), sulit untuk melanjutkan proses hukum ke peradilan," katanya seusai menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018.

Menurut Prasetyo hal itu akibat peristiwanya sudah lama terjadi dan susah mendapatkan bukti atau saksi baru. "Sehingga waktu itu kami usulkan untuk diselesaikan dengan pendekatan nonjudicial, rekonsiliasi, itu yang paling mungkin dilakukan," kata dia.

Prasetyo mengatakan yang memiliki wewenang dan kewajiban menyelidiki pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah Komnas HAM. Namun berkali-kali pihaknya terpaksa mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM itu lantaran dianggap tidak memuat bukti.

"Ada enam perkara pelanggaran HAM berat yang kami teliti, akhirnya semua menyadari bahwa yang ada itu, hasil penyelidikan itu hanya asumsi atau opini saja, bukan bukti. Proses hukum kan perlu bukti bukan opini," tuturnya.

Ia menuturkan pihaknya dan Komnas HAM sempat melakukan konsinyasi selama sepekan di Bogor khusus membedah satu per satu kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. "Peristiwa 1965-1966, petrus, penculikan, peristiwa di Talangsari, kasus Trisakti, semua mengatakan memang buktinya yang masih minim," ucap Prasetyo.

Prasetyo membantah jika pemerintah disebut setengah hati menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini. "Kami serius, tapi itu masalahnya kendala-kendala yang rasanya semua pihak perlu memahami," ucapnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima para korban pelanggaran HAM dan keluarganya yang kerap menjadi peserta Aksi Kamisan di Istana Merdeka, kemarin. Dalam pertemuan itu Jokowi memerintahkan Prasetyo berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Namun dalam pertemuan tersebut Prasetyo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tidak ikut. Jokowi hanya ditemani Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati dan Johan Budi.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT