BI Rumuskan Pembuatan Uang Digital, Seperti Apa Bentuknya?
TEMPO.CO | 31/05/2021 08:57
Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia kini tengah merumuskan pembuatan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) apabila nanti dibutuhkan. "Sehingga akan melihat kondisi ekonomi dan konteks digitalisasi yang sedang didorong oleh Bank Indonesia," seperti dikutip dari akun Instagram resmi @bank_indonesia, Ahad, 30 Mei 2021.

CBDC rupiah adalah representasi uang digital yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency yang diterbitkan oleh bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya. 

Dengan bentuk uang digital, CBDC akan diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral. Dengan begitu, pasokannya bisa ditambah atau dikurangi oleh BI untuk mencapai tujuan ekonomi. 

Saat ini BI telah melakukan kajian CBDC Rupiah untuk melihat potensi dan manfaat mata uang digital. Adapun kajian yang dilakukan meliputi desain, teknologi serta mitigasi risikonya.

Dalam asesmen tersebut, Bank Indonesia berkoordinasi dengan bank sentral lain, termasuk lewat forum internasional. Hal ini dilakukan untuk lebih memperdalam kajian penerbitan mata uang digital atau CBDC Rupiah.

Adapun rencana penerbitan CBDC Rupiah oleh BI tersebut dilandasi oleh sedikitinya tiga pertimbangan. Tiga hal itu adalah: sebagai alat instrumen pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran, serta menghadirkan pilihan instrumen pembayaran berbasis teknologi.

Dalam hal ini, BI menegaskan bahwa CBDC Rupiah perlu dibentengi dengan firewall untuk menghindari serangan siber yang bersifat preventif dan juga resolution. "Nantinya desain dan sistem keamanan harus disiapkan betul sebelum akhirnya Rupiah digital bisa digunakan masyarakat."

Lalu apa beda CBDC Rupiah dengan uang elektronik?

BI menjelaskan, CBDC Rupiah adalah uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Artinya, ada kewajiban bank sentral terhadap pemegang uang tersebut.

Sementara uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak swasta atau industri. Adalah penerbit uang elektronik itu yang akan punya kewajiban terhadap pemegangnya. 

Hingga kini, BI menegaskan mata uang yang sah untuk bertransaksi sesuai Undang-undang di Republik Indonesia adalah Rupiah. Hal tersebut berlaku untuk transaksi tunai maupun nontunai. 

Sementara itu, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) menilai BI harus memetakan potensi risiko sebelum merilis CBDC. "Meneliti seberapa besar risiko yang ada di balik transaksi mata uang digital ini, karena saya yakin masyarakat masih awam betul soal mata uang digital ini,” katanya ketika dihubungi akhir pekan lalu.

Meski risiko mata uang digital masih abu-abu, menurut dia, pertimbangan tersebut harus dikaji secara mendalam oleh BI termasuk risiko yang akan ditimbulkan dari infrastruktur teknologi digital. “Risiko apa yang bisa didapat ketika suatu jaringan digital di suatu daerah padam, apakah nanti nilai transaksinya hilang atau bagaimana ini yang harus dipersiapkan."

Oleh karena itu ia menyarankan agar BI memperkuat koordinasi dengan stakeholders terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan operator telekomunikasi guna memastikan pemerataan infrastruktur teknologi digital.

BI, kata Yusuf, juga perlu berkoordinasi dengan industri keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengawasan mata uang digital dan Kementerian Keuangan terkait penerapan uang digital. “Terkait kesiapan mereka dalam melakukan pengawasan apakah ada regulasi yang perlu ditambahkan. Itu yang perlu didiskusikan dengan OJK," tuturnya. 

RR ARIYANI | ANTARA

Baca: Cegah Risiko Keuangan, Cina Tindak Penambang dan Perdagangan Bitcoin


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT