Khotbah Salat Id, Direktur Amnesty Singgung Soal Wawasan Kebangsaan di KPK
TEMPO.CO | 13/05/2021 11:33
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyinggung soal wawasan kebangsaan dan krisis di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam khotbah Salat Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Dia mengatakan perayaan Idul Fitri tahun ini berbeda karena adanya pandemi, krisis kesehatan, ekonomi hingga krisis di KPK dan di Palestina.

"Semuanya sangat mengoyak jiwa-jiwa yang hendak kembali pada kesucian diri,” kata dia yang menyampaikan khotbah secara virtual, pada Kamis, 13 Mei 2021.

Usman mengatakan selama sebulan lamanya manusia diwajibkan berpuasa untuk menahan hawa nafsu. Tetapi, kadang hawa nafsu bukan datang dari sifat yang negatif. Seringkali, kata dia, hawa nafsu datang dari sifat yang seakan positif. “Salah satunya ialah wawasan kebangsaan, cinta tanah air atau nasionalisme yang digunakan untuk mencela yang lain, menguasai dan menyingkirkan yang lain,” ujar dia.

Pria kelahiran 6 Mei 1976 ini mengatakan tidak ada yang salah dengan wawasan kebangsaan. Selama wawasan tersebut didasarkan pada nilai kebajikan dan melawan kekejian. Cinta tanah air, kata dia, juga bisa diekspresikan dengan mengamalkan ajaran agama dalam menunaikan tugas negara melawan korupsi dan kezaliman. Mereka yang melakukannya wajib dilindungi, bukannya dicurigai.

Dia mengatakan ada banyak ayat Al Quran yang menyerukan agar manusia berbuat adil dalam kehidupan sosial, gender, dan alam. Namun, melihat realitas saat ini, Usman banyak mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menegakkan keadilan tersebut.

“Mengapa pejabat kita berseru Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, tetapi bungkam melihat korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan bahkan pelecehan terhadap perempuan?” kata dia.

“Ditagih karena janji memperkuat lembaga antirasuah sepuluh kali, jawabnya adalah pelabelan talibanisasi, pelemahan institusi, dan penyingkiran orang-orang yang berdedikasi?” tanya dia. Padahal, kata Usman, lembaga dan orang-orang itu berjibaku melawan penyimpangan kekuasaan dan keserakahan orang-orang yang gemar menumpuk harta dan kehormatan di atas kerusakan lingkungan dan penderitaan.

Usman mengatakan wawasan kebangsaan hendaklah berpijak pada nilai esensial seperti keadilan dan menahan nafsu. Dia mengajak masyarakat tidak mencurigai keyakinan seseorang dalam mengamalkan agamanya, baik mereka Islam, Kristen atau agama lainnya. Pun jika bentuk pengalaman ajaran agama itu adalah dengan memberantas korupsi. “Penyingkiran mereka adalah kekeliruan,” ujar Direktur Amnesty.

Baca: Pegawai KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Inisiatif Firli Bahuri


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT