Indef: Subsidi Ongkos Kirim Harbolnas Jangan untuk Produk Impor
TEMPO.CO | 08/04/2021 12:53
Sejumlah petugas menyortir barang pesanan konsumen di Warehouse JD ID, Marunda, Kabupaten Bekasi,  Jumat, 11 Desember 2020. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 12.12 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan perekonomian Nasional.
Sejumlah petugas menyortir barang pesanan konsumen di Warehouse JD ID, Marunda, Kabupaten Bekasi, Jumat, 11 Desember 2020. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 12.12 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan perekonomian Nasional. ANTARA/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diharapkan memberikan aturan yang jelas dan memihak kepada produk lokal dan UMKM terkait dengan wacana subsidi ongkos kirim atau ongkir di Harbolnas mendatang.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan kunci dari kebijakan ini adalah dengan mendorong produk lokal berdaya saing, bukan barang impor. "Tapi perlu difokuskan pada produk lokal mengingat 70 persen lebih produk yang dijual di e-commerce adalah barang impor," papar Bhima kepada Bisnis, Kamis, 8 April 2021.

Jika demikian, dia khawatir dampaknya akan buruk bagi defisit transaksi berjalan dan rupiah. Kendati demikian, Bhima mengapresiasi adanya kebijakan ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim pada penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang jatuh pada H-10 dan H-5 Idulfitri. Subsidi ini, kata Airlangga, mencapai Rp 500 miliar. 

Bhima melihat Indonesia agak sedikit terlambat dari Malaysia yang sudah lebih dulu memberikan subsidi ongkir di dalam paket stimulus. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi kompensasi dari larangan mudik.

"Setidaknya bagi masyarakat di Jabodetabek, ketika mendapat uang THR bisa dorong belanja via online."

Namun, Bhima melihat kebijakan ini tidak akan secara masif mendorong konsumsi. Dia menilai perlu adanya bauran kebijakan lainnya di sektor industri manufaktur, serta kebijakan yang terkait dengan upaya menggenjot ekspor dan memanfaatkan penurunan bunga kredit.

Bhima menyampaikan bentuk subsidi ongkos kirim pernah dilakukan oleh pemerintah daerah di Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pernah memberikan subsidi Rp 1,2 miliar untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM di layanan GoFood milik Gojek. "Mungkin pemerintah pusat bisa belajar dari pemda DIY untuk implementasi teknisnya," ujar Bhima.

BISNIS

Baca juga: Pemerintah Siapkan Subsidi Ongkos Kirim Rp 500 M untuk Harbolnas sebelum Lebaran

Pemerintah diharapkan memberikan aturan yang jelas dan memihak kepada produk lokal dan UMKM terkait dengan wacana subsidi ongkos kirim atau ongkir di Harbolnas mendatang. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim pada penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang jatuh pada H-10 dan H-5 Idulfitri. Subsidi ini, kata Airlangga, mencapai Rp500 miliar. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan kunci dari kebijakan ini adalah dengan mendorong produk lokal berdaya saing, bukan barang impor. Baca Juga : Pacu Konsumsi, Pemerintah Siapkan Subsidi Ongkir di Harbolnas hingga Rp500 Miliar "Tapi perlu difokuskan pada produk lokal mengingat 70 persen lebih produk yang dijual di e-commerce adalah barang impor," papar Bhima kepada Bisnis, Kamis (8/4/2021). Jika demikian, dia khawatir dampaknya akan buruk bagi defisit transaksi berjalan dan rupiah. Kendati demikian, Bhima mengapresiasi adanya kebijakan ini. Walaupun, dia melihat Indonesia agak sedikit terlambat dari Malaysia yang sudah lebih dulu memberikan subsidi ongkir di dalam paket stimulus Penjana. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi kompensasi dari larangan mudik. Baca Juga : Ekspor Tumbuh, Harga CPO Kembali Menghangat "Setidaknya bagi masyarakat di Jabodetabek, ketika mendapat uang THR bisa dorong belanja via online." Namun, Bhima melihat kebijakan ini tidak akan secara masif mendorong konsumsi. Dia menilai perlu adanya bauran kebijakan lainnya di sektor industri manufaktur, serta kebijakan yang terkait dengan upaya mengenjot ekspor dan memanfaatkan penurunan bunga kredit. Bhima menyampaikan bentuk subsidi ongkos kirim pernah dilakukan oleh pemerintah daerah di Yogyakarta. Seperti diketahui, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pernah memberikan subsidi Rp1,2 miliar untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM di layanan GoFood milik Gojek. "Mungkin pemerintah pusat bisa belajar dari pemda DIY untuk implementasi teknisnya," ujar Bhima.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Pemerintah Subsidi Ongkir Harbolnas, Ekonom: Jangan untuk Produk Impor", Klik selengkapnya di sini: https://ekonomi.bisnis.com/read/20210408/9/1378260/pemerintah-subsidi-ongkir-harbolnas-ekonom-jangan-untuk-produk-impor.
Author: Hadijah Alaydrus
Editor : Hadijah Alaydrus

Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:
Android: http://bit.ly/AppsBisniscomPS
iOS: http://bit.ly/AppsBisniscomIOS

REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT