Pengamat: Pemerintah Bunuh Diri Jika Kemenkumham Sahkan Demokrat Kubu Moeldoko
TEMPO.CO | 16/03/2021 15:35
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA/Endi Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut pemerintah saja dengan bunuh diri jika Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Jika Kemenkumhan mengesahkan Moeldoko, itu sama saja pemerintah bunuh diri, karena mengesahkan yang ilegal. Akan makin tercoreng kredibilitas istana di mata rakyat," ujar Ujang saat dihubungi, Selasa, 16 Maret 2021.

Menurut Ujang, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentu berkonsultasi dengan para menteri terkait persoalan konflik Demokrat. "Presiden mencari cara agar tidak dikait-kaitkan dengan kudeta Demokrat," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyebut Presiden Jokowi telah meminta anak buahnya untuk tak memihak kubu manapun dalam konflik Demokrat. "Presiden memerintahkan menangani masalah Demokrat sesuai aturan yang berlaku, agar kami tak memihak kubu mana pun," kata Mahfud seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 15 Maret 2021.

DEWI NURITA

Baca: Dede Yusuf Sebut Ada Pengikut KLB yang Ingin Balik ke Demokrat AHY


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT