Mahfud MD Sebut Kajian Revisi UU ITE Butuh Waktu 2 Bulan
TEMPO.CO | 22/02/2021 13:43
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa ‘Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa’ di Jakarta, Rabu, 16 Desember 202
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa ‘Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa’ di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan waktu sekitar dua bulan kepada Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengkaji mengenai kemungkinan melakukan revisi UU ITE.

“Kami memberi waktu sekitar 2 bulan kepada tim ini, jadi nanti tim ini akan laporan ke kami, apa bentuknya, apa hasilnya,” kata Mahfud Md dalam konferensi pers daring, Senin, 22 Februari 2021.

Dalam Keputusan Menkopolhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE, Mahfud memberikan kepada tim itu untuk bekerja sampai 22 Mei 2021. Dalam keputusan itu, tim dibagi menjadi dua yaitu tim pengarah dan tim pelaksana.

Tim pengarah akan berada di Kemenkopolhukam. Sementara, tim pelaksana akan berisi dua lembaga, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkominfo akan masuk menjadi subtim 1 yang disebut Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE. Tim ini bertugas merumuskan kriteria implementasi terhadap pasal-pasal tertentu yang dianggap karet.

Baca: Pemerintah Bentuk 2 Tim, Satu Bahas Revisi UU ITE, Lainnya Tafsir Pasal Karet

Sementara, Kemenkumham akan mengisi subtim 2 bernama Tim Telaah Substansi UU ITE. Subtim 2 bertugas menelaah sejumlah pasal dalam UU ITE untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi.

Mahfud mengatakan sambil menunggu hasil kajian soal kemungkinan revisi UU ITE selesai, pemerintah telah memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk selektif dalam penerapan UU ITE. Pemerintah, kata dia, meminta agar penerapan tidak dilakukan secara multitafsir sehingga menimbulkan rasa tidak adil.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT