IPB University Temukan 12 Potensi Risiko dan Ancaman Dari UU Cipta Kerja
TEMPO.CO | 19/02/2021 05:10
Kolam Indonesia Tenggelam atau disingkat Intel yang ada di tengah Kampus ITB Bandung. Kolam ini dikenal dengan sederet mitosnya dan masuk materi pengenalan untuk para mahasiswa baru di kampus itu. FOTO/ISTIMEWA
Kolam Indonesia Tenggelam atau disingkat Intel yang ada di tengah Kampus ITB Bandung. Kolam ini dikenal dengan sederet mitosnya dan masuk materi pengenalan untuk para mahasiswa baru di kampus itu. FOTO/ISTIMEWA

TEMPO.CO, Jakarta - IPB University menemukan adanya 12 potensi risiko yang bisa muncul pada implementasi Undang Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bagi lingkungan, petani, nelayan kecil, dan masyarakat adat.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB University Ernan Rustiadi pada diskusi secara virtual di Bogor, Kamis, 18 Februari 2021 mengatakan 12 potensi risiko tersebut ditemukan oleh Tim Kajian IPB yang beranggota 34 pakar pada kajian kritis IPB terhadap konten UU Cipta Kerja.

Menurut Ernan, dengan terbitnya UU Cipta Kerja ada 78 undang-undang asal yang terdampak. Dari jumlah tersebut IPB fokus melakukan analisis terhadap 30 UU yang terkait dengan sumber daya alam (SDA). "Konten dari 30 UU tersebut kami sandingkan dengan konten dari UU CK (Cipta Kerja) dan kami analisis," katanya.

Pada kajian tersebut, kata dia, Tim Kajian IPB melakukan telaah secara obyektif, baik sisi sisi positif maupun potensi risiko, serta dampaknya terhadap lingkungan, petani, nelayan, dan masyarakat adat. Hasil kajian tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku setebal 107 halaman.

"Kami fokus menganalisis subyek dan obyek, yakni bidang-bidang dengan lingkungan di semua bab. Kami juga melakukan sintesa dan dokumentasi kebijakan," tutur Ernan.

Menurut Ernan, IPB melakukan kajian tinjauan kritis ini didasarkan pada tanggung jawab moral. Sebagai lembaga pendidikan yang berkompetensi di bidang agromaritim, IPB terpanggil untuk memberikan suatu pandangan kritis.

"Tinjauan kritis ini bukan yang pertama. Pada April 2020, IPB juga sudah memberikan masukan tinjauan kritis untuk bidang pertanian. Kali ini, IPB memberikan tinjauan kritis yang lebih mendalam untuk agromaritim," katanya.



Kepala Pusat Kajian Agraria IPB Rina Mardiana, yakni anggota Tim Kajian IPB, menambahkan hasil tinjauan kritis IPB menemukan adanya 12 potensi risiko yang bisa muncul pada implementasi UU Cipta Kerja.

Pertama, rencana detil tata ruang (RDTR) dan bias kota. IPB melihat pada UU asal yang terdampak ada pasal-pasal yang terkait dengan desa dihapus. Penataan ruang kawasan desa kemudian diatur dalam aturan turunannya, yakni peraturan pelaksana.

Kedua, resentralisasi kewenangan tata ruang. Di setiap daerah ada aturan daerah mengenai tata ruang, tapi dalam UU Cipta Kerja aturan itu dihapus dan dikendalikan pemerintah pusat. 

Ketiga, ancaman degradasi keanekaragaman hayati dan kontaminasi pangan. Keempat, ancaman kedaulatan pangan berbasis impor. Kelima, sentralisasi perizinan berusaha. Keenam, pengarusutamaan investasi dari pada kelestarian lingkungan

Ketujuh, ketidakjelasan definisi subyek dan objek agromaritim. Kedelapan, kerentanan sumber nafkah agraria. Kesembilan, dilema reforma agraria dengan proyek strategis nasional.

Risiko UU Cipta Kerja ke-10 yang diteliti IPB University ialah peningkatan eskalasi konflik dan ketimpangan agraria. Lalu ke-11 potensi liberalisasi pemanfaatan sumber daya (nasionalisme). Kemudian terakhir dampak lanjutan dari pelemahan sanksi.
 

Baca juga: UU Cipta Kerja Disebut Berpotensi Tingkatkan Angka Konflik Agraria

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT