Stafsus Erick Thohir Pastikan Vaksin Gotong Royong Tak Ambil Jatah Vaksin Gratis
TEMPO.CO | 18/02/2021 15:35
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjukkan contoh kemasan botol vaksin COVID-19 saat kunjungan kerja di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis 7 Januari 2021. Kunjungan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjukkan contoh kemasan botol vaksin COVID-19 saat kunjungan kerja di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis 7 Januari 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka memantau dan memastikan proses pengiriman vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia terpantau secara baik dan real time. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta -Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Arya Sinulingga, memastikan vaksin gotong royong tak akan mengambil jatah program vaksin gratis pemerintah. Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir itu menyebut pemerintah telah mengamankan kuota vaksin untuk masyarakat.

“Meski demikian, perlu pertimbangan mendalam dalam penyusunan regulasinya, untuk memastikan tidak adanya tumpang-tindih dengan program vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah, baik dalam hal pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan," ujar Arya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 Februari 2021.

Arya mengatakan secara prinsip pemerintah menyambut baik usulan vaksin gotong royong yang merupakan inisiatif dari kalangan pengusaha. Vaksin gotong royong bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok segera tercapai.

Dia pun menekankan tidak perbedaan antara vaksin pemerintah dan vaksin gotong royong karena masyarakat akan menerimanya secara. Dengan begitu, kata Arya, tidak ada istilah vaksin berbayar atau komersialisasi. Hal yang membedakan antara kedua program ini adalah vaksinasi gotong royong tirujukan bagi pekerja atau buruh. Anggaran vaksinasinya pun berasal dari perusahaan.

Sejak wacana vaksin vaksin gotong royong muncul, ia menyebut Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah kajian. Salah satunya meminta pendapat dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK selanjutnya memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengizinkan vaksin gotong royong. Rekomendasi itu di antaranya Kementerian Kesehatan harus bertindak sebagai regulator, baik dalam hal pengadaan, distribusi, dan pelaksanaannya.

Selanjutnya, merek vaksin yang digunakan tidak boleh sama dengan pengadaan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah untuk program gratis. Kemudian, proses pengadaan vaksin gotong royong harus diatur secara detail dan transparan.

Rekomendasi lainnya, penyuntikan untuk program vaksin gotong royong tidak dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk vaksinatornya. Terakhir, pelaksanaan vaksinasi dilakukan setelah vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan selesai dan selepas vaksinasi tahap kedua untuk petugas publik berlangsung.

Sebelumnya Erick Thohir mengatakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro merupakan strategi pemerintah untuk menekan penyebaran wabah. PPKM mikro mengatur pembatasan dilakukan di level kelurahan, kecamatan, hingga kota.

“Karena  strategi pemerintah kita menangani Covid-19 itu bergotong royong pusat dan daerah bersama TNI Polri, PPKM mikro jadi salah satu solusi untuk tekan Covid-19 selain vaksinasi dan protokol kesehatan,” ujar Erick Thohir pada Rabu, 10 Februari 2021, dalam konferensi pers virtual.

Baca: Erick Thohir Rombak Direksi KAI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT