Terpopuler Bisnis: Penjelasan PUPR soal Tanah Tommy Soeharto dan Pajak Pulsa
TEMPO.CO | 30/01/2021 06:30
Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal sebagai Tommy Soeharto di Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019. TEMPO/Fajar Pebrianto
Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal sebagai Tommy Soeharto di Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019. TEMPO/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler sepanjang hari Jumat 29 Januri 2021 di kanal ekonomi dimulai dari penjelasan PUPR atas tanah Tommy Soeharto di proyek jalan tol Desari yang berstatus sengketa dan Sri Mulyani pungut PPN penjualan pulsa mulai bulan depan.   

Selain itu ada juga berita soal kronologi surat keberatan Eiger terhadap youtuber yang viral di medsos, perilisan meterai Rp 10 ribu dan penyebab produktivitas kelapa sawit Indonesia 2 kali lebih rendah dari Malaysia. Berikut rangkuman berita terpopuler di hari kemarin:

1. PUPR Jelaskan Tanah Tommy Soeharto di Proyek Tol Desari Berstatus Lahan Sengketa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menjelaskan status lahan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam proyek Jalan Tol Depok-Antasari (Desari). Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan tanah seluas lebih-kurang 1.000 meter persegi milik Putra Cendara tersebut merupakan lahan sengketa.

“Ini tanah Pak Hutomo masuk kategori lahan sengketa kepemilikan tanah. Jadi kami tidak bisa bayarkan penggantian tanahnya (secara langsung) karena masih ada sengketa dengan pihak lain,” ujar Endra saat dihubungi Tempo pada Kamis, 28 Januari 2021.

Kementerian PUPR masih dalam proses membebaskan tanah milik Tommy Soeharto untuk menyelesaikan proyek Jalan Tol Desari. Proses pembebasan lahan itu melalui mekanisme konsinyasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan.

2. Sri Mulyani Pungut PPN Penjualan Pulsa Mulai Bulan Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memberlakukan pemungutan PPN dan PPh untuk penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Aturan ini disusun untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa.

3. Kronologi Surat Keberatan Eiger terhadap Youtuber yang Viral di Media Sosial

Surat keberatan PT Eigerindo Multi Produk Industri atau Eiger Indonesia terhadap video yang mengulas produk kaca Eiger viral di media sosial. Surat itu dilayangkan Eiger terhadap video 10 menit itu diunggah Youtuber Dian Widiyanarko.

Berikut kronologi masalah yang viral di media sosial tersebut.

31 Agustus 2020.Dian mengulas produk kacamata jenis kerato buatan Eiger berjudul “REVIEW Kacamata Eiger Kerato I Cocok Jadi Kacamata Sepeda”. Dia mengungapkan kelebihan kacamata tersebut ketimbang merek internasional.

Dian mengatakan kacamata Eiger memiliki kualitas yang baik dengan harga yang lebih murah. Dian mengaku unggahan itu adalah ulasan jujur alias bukan konten iklan.

4. Meterai Rp 10.000 Dirilis, Bisa Didapat di Kantor Pos Seluruh Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan secara resmi memperkenalkan meterai tempel baru senilai Rp 10.000. Meterai tersebut menggantikan meterai lama desain tahun 2014.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan meterai tempel baru tersebut sudah bisa diperoleh masyarakat di kantor pos seluruh Indonesia.

“Meterai tempel baru ini memiliki ciri umum dan ciri khusus yang perlu diketahui oleh masyarakat,” kata Hestu dalam siaran pers, Kamis, 28 Januari 2021.

5. Mengapa Produktivitas Kelapa Sawit Indonesia 2 Kali Lebih Rendah dari Malaysia?

Dalam lima tahun terakhir produktivitas kelapa sawit Indonesia hampir dua kali lebih rendah dibandingkan Malaysia. Kepala Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan hal itu terjadi karena banyak lahan sawit yang belum matang, perawatan dan penggunaan pupuk belum optimal, serta dukungan pemerintah bagi petani plasma belum sebaik di Malaysia.

“Ada beberapa tantangan di sektor hulu yaitu keterbatasan lahan dan moratorium perluasan lahan, kesejahteraan perkebun mandiri termasuk isu sengketa lahan, deforestasi, dan degradasi lahan. Ini adalah tantangan yang harus dimitigasi risikonya terutama dalam pembuatan kebijakan,” ujarnya dalam diskusi Katadata Virtual Forum Series, Kamis, 28 Januari 2021.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di sektor hulu sawit, pemerintah menyiapkan program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Program BPDPKS antara lain pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit dan penyedian dan pemanfaatn bahan bakar nabati.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT