Perlu Tambahan Rantai Dingin Vaksin Covid, Menkes Bakal Gandeng BUMN dan Swasta
TEMPO.CO | 16/01/2021 18:53
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (dua kiri) meninjau penanganan korban gempa di Rumah Sakit Regional Sulbar, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu, 16 Januari 2021. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (dua kiri) meninjau penanganan korban gempa di Rumah Sakit Regional Sulbar, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu, 16 Januari 2021. ANTARA FOTO/Akbar Tado

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kapasitas rantai dingin dan lemari pendingin untuk mendukung vaksinasi saat ini baru mencapai 100-150 juta vaksinasi per tahun. Fasilitas itu digunakan dalam program vaksinasi anak, misalnya untuk vaksinasi difteri, tuberkulosis, rubella, cacar, hingga polio.

Dengan adanya program vaksinasi Covid-19, ia mengatakan kapasitas tersebut perlu ditambah. "Zaman orde baru dulu, puskesmas yang ada sudah dilengkapi dengan cold chain logistic yang lumayan bisa menghandle 100-150 juta per tahun. Sekarang isunya kita harus tambah itu 426 juta atau lima kali lipat," ujar dia dalam webinar Ikatan Alumni ITB, Sabtu, 16 Januari 2021.

Saat ini, Budi berujar pemerintah tengah menaksir kapasitas rantai dingin di daerah untuk memastikan kemampuan dalam menampung vaksin Covid-19. Menurut dia, kapasitas di daerah bermacam-macam, ada uang mampu memuat kebutuhan vaksin Covid-19, ada pula yang tidak.

"Yang tidak, itu akan kami ganjal melalui kerjasama dengan perusahaan swasta atau BUMN yang memiliki kapasitas untuk logistik dingin," tutur Budi.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Budi mengaku agak panik lantaran ada hambatan dalam distribusi vaksin Covid-19.

"Kami kemarin terbuka aja. Pertama 1,2 juta vaksin, ternyata delapan provinsi enggak bisa menampung. Terus terang kami agak panik. Karena kapasitas mereka sudah penuh dan di kita enggak terdaftar itu penuh," ujar Budi dalam rapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 13 Januari 2020.

Budi mengatakan distribusi dari tingkat provinsi ke fasilitas kesehatan tidak bisa dipantau secara langsung layaknya distribusi dari PT Bio Farma (Persero) ke provinsi. Padahal, tutur dia, suhu vaksin harus terus dijaga.

"Di Bio Farma kita bisa lihat at anytime, detik by detik, secara online kemana bergerak suhu keliatan. Tapi begitu serah terima ke provinsi, data itu hilang," ujar Budi.

Ia mengatakan pemantauan tersebut tidak bisa dilakukan lantaran infrastrukturnya belum siap secara merata di 34 provinsi."Jadi dari provinsi ke kabupaten-kota, dari kabupaten-kota ke puskesmas, kita harus bergantung ke sistem manual."

Padahal, sistem manual di setiap wilayah pun, menurut dia, bervariasi tergantung perhatian pemeritah setempat. Artinya, ada sistem yang terjaga baik, ada pula yang tidak diperhatikan.

"Yang saya khawatir, kalau logistik ini enggak baik, kita enggak tahu sampai sana (vaksin) masih bagus atau rusak," ujar Menkes. Untuk itu, ia mengatakan akan mencari cara untuk menyelesaikan mekanisme distribusi tersebut pada pekan ini.

BACA: Soal Vaksin Mandiri, Menkes: Jangan Sampai Ada Narasi Orang Kaya Dapat Duluan

CAESAR AKBAR


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT