Minta PUPR Percepat Tender, Jokowi: Kondisi Masih Krisis, Aura Berbeda
TEMPO.CO | 15/01/2021 11:27
Presiden Jokowi (tengah) saat peresmian renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021. Peresmian ini dihadiri oleh bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri PUPR Ba
Presiden Jokowi (tengah) saat peresmian renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021. Peresmian ini dihadiri oleh bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Muchlis Jr-Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat tender dan penandatanganan kontrak paket pekerjaan di kementerian. Ia meminta PUPR untuk bekerja lebih cepat lagi di 2021.

"Kita harus sadar kita masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda. Auranya masih berbeda. Harus pindah ke channel extra ordinary," ujar Jokowi dalam konferensi video, Jumat, 15 Januari 2021.

Dengan bekerja lebih cepat, Presiden meyakini belanja pemerintah bisa memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu sempat turun di minus 5,32 persen di kuartal II 2020 dan membaik jadi minus 3,49 persen di kuartal III 2020.

Ia berharap di kuartal IV 2020 dan kuartal I 2021 pertumbuhan ekonomi negara mengalami rebound atau pemulihan kembali. "Kuncinya adalah kecepatan kita dalam bekerja. Sekali lagi, kecepatan kita dalam bekerja," ujar dia.

Terlebih lagi, pada masa pandemi yang menyebabkan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, ia menilai kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi pekerjaan, terutama proyek padat karya, akan sangat dinantikan. Ia mengatakan proyek-proyek tersebut bisa membantu masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa walaupun pemerintah bekerja cepat dengan smart shortcut, tidak berarti dapat mengabaikan tata kelola. "Ini tidak boleh. Prosesnya harus benar, transparan, dan sesuai aturan. Dan juga yang paling penting outcome-nya dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita," ujar Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memperkirakan penyerapan anggaran kementeriannya hingga akhir Januari 2021 mencapai Rp 14,8 triliun.

"Atau sebesar 9,9 persen dari total pagu DIPA PUPR sebesar Rp 149,7 triliun," ujar Basuki. Ia mengatakan penyerapan itu terdiri dari pembayaran uang muka terhadap paket proyek tahun ini dan pembayaran kontrak multi years lanjutan.

Basuki memastikan kementeriannya telah menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021 guna memperkuat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ia mengatakan sejak Oktober 2020, kementeriannya sudah melakukan tender seleksi dini untuk 3.175 paket pekerjaan dengan nilai total Rp 38,6 triliun.

Hingga hari ini, 15 Januari 2021, kata dia, telah diselesaikan proses tender 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun, dengan rincian 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender dan terkontrak pada bulan Desember 2020. Selain itu, 182 paket senilai 12,5 triliun akan diteken kontraknya secara serentak pada hari ini yang disaksikan langsung presiden.

CAESAR AKBAR

Baca juga:
Sentil Menteri PUPR, Jokowi: Jangan Hanya Urus Jalan, Jalan Tol

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT