Kalah Praperadilan, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Pertimbangkan Judicial Review
TEMPO.CO | 14/01/2021 00:45
Tim Kuasa Hukum berdiskusi saat sidang praperadilan penetapam tersangka Muhammad Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 12 Januari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat
Tim Kuasa Hukum berdiskusi saat sidang praperadilan penetapam tersangka Muhammad Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 12 Januari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum pimpinan FPI Rizieq Shihab, Djudju Purwantoro masih menimbang Judicial Review, setelah praperadilan ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

"Sedang dirundingkan oleh tim kuasa hukum bagaimana langkah-langkah hukum selanjutnya," ujar Djudju saat dihubungi Tempo, Rabu, 13 Januari 2021.

Mengenai kekalahan pihaknya dalam gugatan praperadilan, Djudju mengatakan hal itu memang sudah ketetapan dari Tuhan. Menurut Djudju, yang terpenting pihaknya sudah berjuang. 

"Tuhan tidak memintamu untuk jadi pemenang, Tuhan untuk tetap berjuang," ujar Djudju mengutip ucapan Emha Ainun Najib.

Soal bukti baru untuk mengajukan Judicial Review, Djudju mengatakan tim kuasa hukum sedang mempersiapkannya. 

Pada Selasa kemarin, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Sahyuti menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan oleh Rizieq Shihab. Menurut hakim, penetapan tersangka dan penahanan Rizieq sudah sah secara hukum.

"Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup," ucap Sahyuti saat membacakan pertimbangan putusan, Selasa, 12 Januari 2021.

Sahyuti menyatakan penyidikan kasus kerumunan saat Maulid Nabi yang digelar FPI di Petamburan ini juga sesuai prosedur. Kesimpulan tersebut disampaikan untuk menjawab dugaan dari kubu Rizieq Shihab bahwa proses penyidikan kasus kerumunan ini kabur.

Menurut hakim, setelah terjadinya kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020 lalu, penyidik telah melakukan klarifikasi ke sejumlah orang.

"Hasil interview saksi-saksi bahwa terhadap laporan informasi merupakan suatu pidana melawan hukum, atau dengan tulisan menghasut, melawan kekuasaan umum, agar supaya tidak menuruti peraturan undang-undang, atau tidak mematuhi Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan," kata Sahyuti.

Dari keterangan para saksi itu, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. "Setelah dilakukan penyidikan ditemukan adanya pelanggaran, maka penyidikan itu tidak bertentangan."

Baca juga: Menang Praperadilan, Polisi Akan Limpahkan Perkara Rizieq Shihab ke Kejaksaan

Ihwal penetapan tersangka Rizieq Shihab tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, Sahyuti mengatakan bahwa penyidik telah melayangkan dua kali surat panggilan kepada Rizieq untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Surat panggilan itu disampaikan kepada pengacara dan keluarga Rizieq pada 1 dan 10 September 2020. "Namun pemohon tidak hadir," kata Sahyuti. 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT