IDI: Herd Immunity Tercapai Jika 70 Persen Rakyat Indonesia Divaksin
TEMPO.CO | 14/01/2021 00:51
Spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan dr. Erlina Burhan pada konferensi pers bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Senin, 30 Maret 2020. Kredit: ANTARA/HO-BNPB
Spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan dr. Erlina Burhan pada konferensi pers bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Senin, 30 Maret 2020. Kredit: ANTARA/HO-BNPB

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan mengatakan salah satu tujuan vaksinasi adalah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Dalam hal ini, herd immunity terhadap Covid-19.

“Ini bisa terjadi kalau 70 persen rakyat Indonesia divaksin, sehingga bisa melindungi 30 persen rakyat lainnya yang tidak bisa divaksin atau yang rentan kesehatannya," kata Erlina dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Januari 2021.

Dokter spesialis paru dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu, mengatakan bahwa herd immunity tidak akan tercapai jika banyak masyarakat Indonesia menolak vaksinasi. Jika demikian, kata Erlina, penularan virus Corona akan tetap berlangsung.

"Sementara kondisi kita sekarang ini saja sudah sangat sulit. Tidak bisa kita terus-terusan seperti ini," kata dia.

Erlina menegaskan vaksin Covid-19 keluaran Sinovac yang digunakan di Indonesia aman, karena telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil efikasi vaksin itu berdasarkan uji klinik fase III di Indonesia juga mencapai 65,3 persen. Angka efikasi ini lebih tinggi dari ketentuan yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni sebesar 50 persen.

“Proteksi yang diberikan oleh vaksin Covid-19 apa pun dengan tingkat efikasi di atas 50 persen, pastinya jauh lebih baik daripada tidak divaksin sama sekali,” ujar dia.

Erlina menambahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa halal dan suci untuk vaksin Covid-19 ini. Maka dari itu, kriteria kehalalan, keamanan, dan efektivitas vaksinasi dianggap sudah terpenuhi. "Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menolak vaksin ini,” kata Erlina.

Pemerintah Indonesia mulai menjalankan program vaksinasi tahap pertama pada Rabu, 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi orang pertama di Tanah Air yang menerima suntikan vaksin Sinovac.

M YUSUF MANURUNG


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT