Pasokan Listrik Minim, BKPM Sebut Kawasan Industri Bintuni Butuh 423 MW
TEMPO.CO | 29/12/2020 17:45
(kiri-kanan)Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita,  Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat jumpa pers terkait disahkannya UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 202
(kiri-kanan)Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat jumpa pers terkait disahkannya UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. Jumpa pers ini bertujuani menjelaskan sekaligus menepis berbagai keraguan akan isi UU Cipta Tenaga Kerja yang beredar di masyarakat. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menyebutkan bahwa pasokan listrik untuk Kawasan Industri Bintuni saat ini masih minim.

Deputi Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengatakan berdasarkan data PT PLN (Persero), Kawasan Industri Bintuni membutuhkan pasokan aliran listrik sebesar 423 megawatt (mw). 

Dia mengungkapkan pasokan aliran listrik di daerah Bintuni masih belum cukup merata baik untuk kawasan industri ataupun untuk kebutuhan masyarakat.

"Untuk KI [kawasan industri], listrik itu ibarat darah misalnya belum ada listrik, kemudian harapan untuk menarik investasi masuk akan sulit juga," katanya dalam sebuah webinar pada Senin 28 Desember 2020.

Rencananya, Kawasan Industri Bintuni akan dibangun pabrik methanol dengan kapasitas 950.000 mtpa dengan nilai investasi Rp14,4 miliar yang ditargetkan rampung pada 2022. Kawasan Industri Bintuni, kata Nurul, telah termasuk menjadi salah satu dari 17 proyek strategis nasional (PSN).

Selain itu, Kawasan Industri Bintuni masuk dalam buku KPBU yang dirilis Kementerian PPN/Bappernas serta daftar major project dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Dia menjelaskan Kawasan Industri Bintuni difokuskan pada pengembangan industri methanol berbasis gas alam sebagai anchor industry.

Pasokan gas akan bersumber dari BP Tangguh sebesar 90 mmscfd dengan prospektif tambahan pasokan pada 2026 sebesar 90 mmscfd. Adapun, skema pendanaan Kawasan Industri Bintuni nantinya akan menggunakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan perkiraan jangka waktu konsensi 23 tahun.

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan permasalahan listrik menjadi salah satu yang terus didiskusikan baik oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Menurutnya, daerah Teluk Bintuni telah terelektrifikasi sebesar 76 persen, utamanya untuk daerah perkotaan.

"Kalau industri memang banyak bikin pembangkit sendiri. Kadang pakai genset, pasokan gas. Ini makanya kadang masih ada masalah," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan pihaknya akan mendorong para kontraktor yang memiliki daya lebih untuk bisa dialirkan untuk kebutuhan masyarakat.

"Beberapa WK di beberapa wilayah itu, punya kelebihan daya, kalau sudah kondisinya cukup, itu bisa dipakai masyarakat disekitarnya. Kala memang ada kelebihan daya ini yang kita dorong," ungkapnya.

Baca: Teken Kerja Sama dengan Polri, BKPM Jamin Keamanan Investasi


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT