Wali Kota Jakarta Pusat dan Dinas LH Dicopot, Plt Sekda DKI: Dianggap Lalai
TEMPO.CO | 28/11/2020 20:53
Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dalam pemantauan penerapan protokol kesehatan di PT PPI, Jumat, 25 September 2020. ANTARA/Livia Kristianti
Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dalam pemantauan penerapan protokol kesehatan di PT PPI, Jumat, 25 September 2020. ANTARA/Livia Kristianti

TEMPO.CO, Jakarta -Penjabat pelaksana Sekretaris Daerah alias Sekda DKI Jakarta, Sri Haryati, mengatakan pemerintah membebastugaskan Bayu Meghantara dan Andono Warih karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas.

Sebelumnya, Bayu menjabat Wali Kota Jakarta Pusat dan Andono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH).

Baca juga : Anies Copot Jabatan Wali Kota Jakpus, Diduga Imbas Kerumunan di Petamburan

Pencopotan jabatan kedua pejabat tinggi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. "Maka keduanya dibebastugaskan sebagai pemangku jabatan masing-masing," kata Haryati melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 28 November 2020.

Keduanya dibebastugaskan berdasar dari hasil audit Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Audit tersebut menilai keduanya telah lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari Gubernur.

“Kami memutuskan tidak sembarangan. Ini juga setelah melalui hasil audit dari Inspektorat dan sudah kami laporkan ke Pak Gubernur. Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017, maka keduanya dibebastugaskan,” ujarnya.

Kedua pejabat yang dicopot sudah menerima surat pembebastugasan tersebut. Surat tersebut diberikan pada Rabu, 25 November lalu. Hasil audit dari Inspektorat keluar sehari sebelumnya.

Pemeriksaan oleh Inspektorat berdasar dari instruksi Gubernur pada 23 November lalu.

Saat itu, Gubernur Anies Baswedan menginstruksikan Inspektorat untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah.

Arahan Gubernur itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran. Arahan diberikan untuk mengantisipasi semua kegiatan yang berpotensi kerumunan. Arahan itu di antaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas Pemprov DKI Jakarta atau memfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan atau pengumpulan massa.

"Keduanya sudah menyatakan memahami arahan Gubernur, namun mereka ternyata tidak melaksanakan pengendalian jajarannya dan tidak melakukan pengecekan di lapangan dengan baik."

Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran Kecamatan, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup justru meminjamkan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT