Trending Bisnis: Luhut Soal Labuan Bajo hingga Profil Perusahaan Bisnis Lobster
TEMPO.CO | 28/11/2020 07:01
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, saat mengunjungi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, saat mengunjungi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta -Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 27 November 2020, dimulai dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Labuan Bajo akan menjadi kota pertama dengan pemandangan tak terganggu kabel-kabel telepon hingga berita tentang profil PT Aero Citra Kargo (ACK) yang diduga memonopoli bisnis lobster.

Adapula berita tentang Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi terkait percepatan pengembangan lima destinasi super-prioritas dan soal Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengkritik rendahnya serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Edhy Prabowo.

Berikut empat berita trending bisnis sepanjang kemarin:

1. Luhut Sebut Labuan Bajo Jadi Kota Pertama RI Tanpa Pemandangan Kabel Telepon

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Labuan Bajo akan menjadi kota pertama di Indonesia yang pemandangan sekitarnya tak terganggu oleh kabel-kabel telepon. Sebab, kota ini dibangun lebih rapi dengan pemasangan kabel tanam di bawah tanah.  

“Kota pertama nanti Labuan Bajo yang hampir tidak ada kawat-kawat telepon di atas,” tutur Luhut dalam rapat koordinasi pariwisata yang ditayangkan melalui YouTube Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat, 27 November 2020.

Luhut mengklaim pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi prioritas menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Lokasi wisata ini tengah disiapkan menjadi tuan rumah pergelaran G20 dan ASEAN Summit 2023.

Berdasarkan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 30 Agustus lalu, Luhut mengatakan pemerintah akan melihat perkembangan pembangunan destinasi wisata superprioritas secara menyeluruh. Evaluasi atas pembangunan dilakukan setiap tiga bulan.

Selain Labuan Bajo, pemerintah terus mengevaluasi pembangunan di Mandalika, Danau Toba, Borobudur, dan Likupang. Pembangunan destinasi wisata akan dilanjutkan pada 2021.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Pimpin Rapat Pariwisata, Luhut Singgung Dosa Paling Besar bagi Pemimpin

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi terkait percepatan pengembangan lima destinasi super-prioritas yang dihadiri sejumlah menteri dan gubernur. Dalam rapat itu, Luhut mengatakan pariwisata Indonesia kurang menjual.

Bukan hanya dari sisi infrastruktur, menurut Luhut, sektor pariwisata perlu ditunjang dengan suasana sosial dan politik yang damai. Dia pun meminta para pemimpin membangun ketenangan di daerahnya masing-masing untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan.

“Jangan kita menjual ide-ide kekerasan yang membuat negara ini ditakuti orang. Saya serius dan sebagai senior di ruangan ini, saya sampaikan hal tersebut,” kata Luhut dalam rapat yang ditayangkan melalui YouTube Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat, 27 November 2020.

Luhut mewanti-wanti para pemimpin daerah dan menteri yang hadir dalam rapat tidak mengutamakan kepentingan dan ambisi politik dalam menjalankan program negara. Sebab, sikap itu justru akan menimbulkan keributan.

“Itu dosa paling besar dari sekarang pemimpin yang mengetahuinya,” ucap Luhut.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Serapan Anggaran KKP di Era Edhy Prabowo 50 Persen, DFW: Sangat Ironis

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengkritik rendahnya serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Edhy Prabowo. Hingga September 2020, penyerapan anggarannya hanya 50 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp 5,08 triliun.

"Kondisi ini sangat ironis," kata Abdi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 27 November 2020. Lantaran, masyarakat kelautan dan perikanan saat ini sangat membutuhkan stimulus pemerintah untuk keberlanjutan kehidupan mereka.

Selain di KKP secara keseluruhan, DFW menyebut hal yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Serapan anggaran hanya sebesar Rp Rp 328 miliar atau 32,24 persen dari pagu sebesar Rp 1,018 triliun.

“Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai,” kata Abdi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Edhy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Profil PT ACK yang Diduga Monopoli Bisnis Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadhi Pranoto Loe dalam kasus dugaan suap izin usaha perikanan lobster. Kasus ini menyeret Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah mengundurkan diri.  

Menurut komisi anti-rasuah, Siswadhi merupakan pengendali ACK, satu-satunya perusahaan forwarder yang ditunjuk sebagai pihak yang mengangkut benur. ACK ditunjuk oleh Perkumpulan Pengusaha Lobster Indonesia (Pelobi) yang disinyalir berada di bawah komando tersangka lain dalam kasus yang sama, Andreau Pribadi—Staf Khusus Edhy Prabowo.

KPK menduga Edhy Prabowo mengantongi saham di ACK melalui nominee atau pinjam nama. “Pemegang saham PT ACK terdiri atas AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) yang diduga merupakan nominee dari EP (Edhy Prabowo) serta YSA (Yudi Surya Atmaja),” Ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Rabu, 25 November.

PT ACK dibentuk pada 2014. Berdasarkan akta perusahaan yang diterima Tempo, ACK terdaftar sebagai perusahaan tertutup dengan jumlah modal dasar saham disetor 4 juta lembar.

Per lembar saham tercatat sebesar Rp 1.000. Jadi, saham perusahaan saat itu Rp 4 miliar. Sementara itu, modal ditempatkan sebesar Rp 1 miliar dan modal disetor dalam bentuk uang Rp 1 miliar.

Baca berita selengkapnya di sini.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT