Bawaslu Respons Dugaan Kriminalisasi Syarifah Amelia di Pilkada Belitung Timur
TEMPO.CO | 25/11/2020 19:41
Deklarasi kampanye damai, berintegritas, dan patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Jumat (25/9/20). Dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan; didampingi Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman; Kapolda Babel
Deklarasi kampanye damai, berintegritas, dan patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Jumat (25/9/20). Dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan; didampingi Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman; Kapolda Babel, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat; Danrem Gaya/045, Brigjen TNI M Jangkung Widyanto; Ketua KPU Babel, Davitri; dan Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan.

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Syarifah Amelia mencuat di jagat maya dengan tagar #KriminalisasiAmel belum lama ini. Dukungan dari warganet mengalir untuk Ketua Tim Relawan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Burhanudin-Khairil Anwar (Berakar) tersebut.

Perempuan yang dipanggil Amel disebut dikriminalisasi karena dijadikan tersangka atas orasi yang diduga menghasut. Salah satu potongan orasi Amel yang beredar adalah sebagai berikut.

"Karene kalok bersih Pilkada Belitung Timur, maka yang menang akan numor (masyarakat menjawab satu)." Nomor satu ditujukan pada paslon Berakar.

Ketua Bawaslu Belitung Timur Wahyu Epan menjelaskan pernyataan Amel termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. "Maka berikutnya berjalan sesuai mekanisme di Gakkumdu, khusus pidana pemilihan penanganannya di Sentra Gakkumdu," kata Wahyu kepada Tempo, Rabu, 25 November 2020.

Kasus tersebut bermula dari laporan Rudi Juniwira, tim advokasi pasangan Yuri Kemal-Nurdiansyah (paslon nomor dua di Pilkada 2020 Belitung Timur). Rudi melaporkan Amel atas dugaan melanggar Pasal 69 huruf (c) UU Pilkada. 

Berdasarkan penilaian Bawaslu Belitung Timur, laporan memenuhi unsur materil dan diregister. Bawaslu, kata Wahyu, kemudian melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Bahkan, Wahyu mengaku turut melibatkan saksi ahli bahasa dan pidana. "Kita tidak mau ceroboh dan mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata dia.

Sampai akhirnya, laporan tersebut pun masuk ke tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan kini sudah masuk persidangan.

Wahyu membantah tuduhan mengkriminalisasi. Ia memastikan apa yang dilakukan sudah sesuai aturan dan tidak ada tendensi di luar kontestasi Pilkada 2020.

"SOP penanganan kami bisa diaudit kok. Dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sampai ke titik sidang itu enggak gampang, menguras energi dan anggaran kami," ujarnya.

Terkait jajaran pengawasnya yang disebut tidak melakukan pencegahan saat Amel berorasi, Wahyu menyampaikan bahwa kompetensi jajaran di kecamatan tidak sampai mampu menyoal bahasa per bahasa.

"Kalau dia (pengawas kecamatan) melakukan itu jadi temuan kan. Kita saja butuh ahli, apalagi di lapangan prosesnya cepat. Enggak mudah. Jadi obyektif dan rasional lah," kata Wahyu.

FRISKI RIANA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT