Sejak Januari, Polri Tetapkan 104 Orang Jadi Tersangka Hoaks Covid-19
TEMPO.CO | 24/11/2020 22:30
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono saat memberikan keterangan pers terkait gelar perkara kebakaran gedung Kejagung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020. Bareskrim Polri telah melak
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono saat memberikan keterangan pers terkait gelar perkara kebakaran gedung Kejagung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020. Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara di tahap penyidikan kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung untuk mensinkronkan fakta yang diperoleh terkait insiden kebakaran. Dari hasil pemeriksaan, dugaan penyebab sementara kebakaran terjadi lantaran nyala api terbuka. Hasil itu didapatkan dari olah tempat kejadian perkara sebanyak enam kali. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI mencatat 104 orang telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong atau hoaks terkait Covid-19, terhitung sejak periode Januari 2020.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan, dari ratusan tersangka hoaks itu, paling banyak ditangkap di kawasan hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan 14 orang.

"Disusul Kepolisian Daerah Jawa Timur (12 orang) dan Kepolisian Daerah Riau (9 orang). Mereka menyebarkan hoaks melalui jejaring media sosial," kata Awi melalui konferensi pers daring pada Selasa, 24 November 2020.

Baca juga: 97 Kasus Hoaks Covid-19, Polri: Motifnya Tak Puas pada Pemerintah

Namun, sebagian dari ratusan tersangka itu tak ditahan. Awi pun tak membeberkan alasannya. “Hanya 17 tersangka dilakukan penahanan dan 87 lainnya tidak ditahan,” ucap dia.

Awi mengatakan, hoaks paling banyak terkait dengan korban meninggal yang setelah dilakukan penyelidikan ternyata bukan meninggal karena Covid-19.

Atas perbuatannya, 104 tersangka itu dijerat Pasal 28 dan Pasal 4 Undang-Undang ITE Juncto Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Juncto Pasal 16 tentang Diskriminasi RAS dan Etnis.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT