Badan Otorita Jamin Lapak UMKM Masyarakat di Pulau Komodo Tak Akan Digusur
TEMPO.CO | 24/11/2020 07:17
Seorang pawang di Pulau Komodo, tengah memotret komodo atas permintaan turis yang dipandunya. (TEMPO/Rita Nariswari)
Seorang pawang di Pulau Komodo, tengah memotret komodo atas permintaan turis yang dipandunya. (TEMPO/Rita Nariswari)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) Shana Fatina menjamin lapak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyakarat di Pulau Komodo tak akan direlokasi ke Pulau Rinca. Pernyataan tersebut menyanggah rencana Pemerintah Provinsi NTT yang sebelumnya menyatakan bakal memindah kios milik warga setempat.

“Tidak ada penggusuran masyarakat, tidak ada pemindahan,” ujar Shana dalam pesan pendek kepada Tempo, Senin, 23 November 2020.

Menurut dia, pemerintah justru akan membangun sentra khusus UMKM di Pulau Komodo sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Renovasi dilakukan karena lokasi pusat sentra UMKM di Pulau Komodo saat ini tak tertata rapi.

Dia berharap penataan kios UMKM akan menarik minat turis berbelanja. Di samping itu, masyarakat setempat bakal memperoleh pelatihan untuk memperkuat produk lokal, seperti suvenir.

“Kami melihat bagaimana benefit ekonomi langsung ke masyarakat. Produk bisa dijual di dalam kawasan, bisa juga dijual langsung ke luar,” ucapnya.

Shana meyakinkan bahwa Badan Otorita akan membuka akses pasar bagi UMKM. “Kami akan kenalkan produknya ke teman-teman agen travel agent,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTT sempat mengungkapkan rencana menggeser seluruh lapak UMKM milik warga setempat yang berada di Pulau Komodo. “Semua UMKM yang selama ini menjual suvenir di Pulau Komodo akan dipindahkan ke Pulau Rinca,” tutur Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu akhir Oktober lalu.

Dalam rancangan pembangunannya, Pulau Komodo akan dibentuk sebagai destinasi berkonsep terbatas. Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo kelak akan dipatok tarif mencapai US$ 1.000. Kunjungan pun harus menggunakan kartu keanggotaan.

Koalisi masyarakat Manggarai Barat telah mendesak DPR menggagalkan rencana pemerintah memoles destinasi Pulau Komodo menjadi wisata premium berbiaya US$ 1.000 per kunjungan. Koalisi memandang konsep itu akan merugikan masyarakat, terutama terkait adanya relokasi warga.

“Sebagai bagian dari rencana tersebut, Pemerintah NTT pada 2019 hendak merelokasi warga Komodo ke pulau lain dan pada 2020 ini mengumumkan akan memindahkan UMKM di Loh Liang Pulau Komodo ke Loh Buaya Pulau Rinca,” ujar peneliti Sunspirit for Justice and Peace, Venan Haryanto.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Gaji Warga Pulau Komodo

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT