Dana Desa Harus Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan SDM Desa
TEMPO.CO | 21/11/2020 13:28
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar saat menyerahkan buku SDGs desa kepada kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, pada Kegiatan Pembukaan Sosialisasi Peraturan Menteri De
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar saat menyerahkan buku SDGs desa kepada kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, pada Kegiatan Pembukaan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bumdes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertempat di Fox Harris Hotel Pangkalpinang pada Jumat, 20 November 2020.

INFO NASIONAL-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Menteri Desa dan PDTT RI), Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa terutama golongan terbawah. Dana desa juga harus diarahkan dan berdampak pada peningkatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. 

Hal itu disampaikan Menteri Desa PDTT RI pada kegiatan Pembukaan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bumdes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara digelar dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Fox Harris Hotel Pangkalpinang, Jumat, 20 November 2020. 
 
Menteri Desa dan PDTT RI menambahkan, dalam Permendesa ini juga prioritas penggunaan dana desa akan mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. 
 
Pasalnya, SDGs desa sendiri merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs Nasional.
 
Dalam rangka itu Menteri Desa dan PDTT RI telah menyusun sebuah buku SDGs desa, percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan yang pada kesempatan itu juga diserahkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. 
 
Bentuk penetapan prioritas penggunaan dana desa juga harus sesuai dengan kewenangan desa, dikerjakan secara swakelola, dan dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang dikelola oleh Bumdes. 
 
Terkait Bumdes, perubahan pengaturan Bumdes yang sebelumnya dikenal sebagai badan usaha kini beralih ke badan hukum. Harapannya agar BUMDes dapat mempunyai akses untuk memperoleh bantuan permodalan dan untuk lebih memberdayakan peran Bumdes. 
 
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dalam sambutannya mengatakan, kehadiran Menteri Desa dan PDTT RI ke Bangka Belitung untuk memastikan bahwa dana desa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
 
Erzaldi melanjutkan, dana desa diimplementasikan oleh para kades dan didampingi para pendamping desa dengan baik dan benar. Dengan kebersamaan, menurut Gubernur #ErzaldiRosman menilai akan memberikan hasil yang maksimal. 
 
Penekanan dalam penggunaan dana desa ini adalah memberikan manfaat untuk memberikan daya ungkit masyarakat desa dan dilakukan dengan cara swakelola melalui pemberdayaan masyarakat. Serta penggunaan dana desa untuk penguatan Bumdes. 
 
Dengan ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengawasi dan menggiring program dari kementerian desa ini agar pelaksanaannya sesuai dengan arahan.
 
Dalam laporan Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Babel, Yulizar Adnan disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi yang berlangsung tiga hari ini diikuti oleh 300 peserta dari desa, pendamping desa, dan Direktur Bumdes. 
 
Menteri Desa dan PDTT pada kesempatan itu juga mendapatkan penghargaan adat dari Lembaga Adat Jering Bangka Belitung sebagai Datuk Radendo Abdul Halim Iskandar. (*)

REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT