Konflik Papua Bisa Selesai dengan Dialog, Jusuf Kalla: Toleransi Beragama Tinggi
TEMPO.CO | 14/11/2020 19:10
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DWI), Jusuf Kalla berbincang bersama pengurus Masjid Al Munawar saat meninjau lokasi penyemprotan cairan desinfektan di Masjid Al Munawar, Pancoran, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DWI), Jusuf Kalla berbincang bersama pengurus Masjid Al Munawar saat meninjau lokasi penyemprotan cairan desinfektan di Masjid Al Munawar, Pancoran, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku yakin konflik yang berlangsung sekian lama di Papua bisa diselesaikan melalui jalan dialog. Hal ini disampaikan JK saat ditanya wartawan seusai melantik pengurus DPW Dewan Masjid Indonesia Papua di Hotel Horison Jayapura, Papua, Sabtu, 14 November 2020.

"Dialog adalah jalan terbaik untuk selesaikan konflik di Papua dan itu sangat memungkinkan untuk ditempuh," kata JK dalam keterangan tertulis Sabtu 14 November 2020.

Menurut JK, dialog sangat mungkin ditempuh lantaran tingginya toleransi beragama di Papua. Ia menilai toleransi beragama di Papua merupakan yang terbaik di Indonesia.

"Toleransi beragama di Papua ini bisa saya katakan sebagai yang terbaik di Indonesia," kata JK.

JK pun menyatakan siap jika diminta untuk menangani konflik di Papua. Wakil presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo ini memang pernah berkiprah menengahi konflik pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka.

Meski begitu, JK mengatakan hal itu tergantung pada pemerintah. "Semua tergantung pemerintah, tapi siapa pun termasuk saya harus selalu siap apabila diminta untuk menjaga persatuan dan perdamaian," ujar JK.

Serangkaian konflik terus terjadi di Papua dalam beberapa waktu terakhir. Pada September lalu, dua anggota Tentara Nasional Indonesia tewas dalam aksi baku tembak yang disebut TNI terjadi dengan kelompok kriminal bersenjata.

Peristiwa itu memicu serangkaian konflik lain yang puncaknya menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020. Pemerintah lewat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk menginvestigasi kejadian tersebut.

Di sisi lain, Tim Kemanusiaan untuk Papua hingga Komnas HAM juga melakukan investigasi terpisah.

BUDIARTI UTAMI PUTRI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT